Janji pemerintah untuk mengangkat 1,7 juta honorer database BKN menjadi ASN dan menyediakan NIP PPPK full time maupun paruh waktu masih menjadi sorotan. Hal ini menyusul kekecewaan beberapa honorer yang tidak lolos seleksi PPPK tahap 1.
Ketum Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Sutrisno mengungkapkan kekecewaannya karena meskipun mendapatkan nilai tertinggi dalam seleksi PPPK tahap 1, namun kalah dalam perankingan prioritas dengan honorer K2. Dia mendapatkan kode R3 pada pengumuman kelulusan.
Kekecewaan juga dirasakan oleh honorer K2 alias R2 yang tidak lulus formasi. Banyak di antara mereka yang usianya sudah mendekati pensiun.
Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi, Nur Baitih, mendesak pemerintah untuk memperhatikan honorer R2 usia kritis. Dia mempertanyakan janji pemerintah yang sebelumnya diucapkan oleh MenPAN-RB Azwar Anas dan dilanjutkan oleh Rini Widyantini.
Rini Widyantini, yang kini menjabat sebagai MenPAN-RB, telah menyampaikan komitmennya dalam beberapa rapat kerja dengan Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan status honorer database BKN agar bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan penuh waktu.
Jadi, pertanyaannya tetap, apakah janji pemerintah untuk memberikan NIP PPPK dan Paruh Waktu kepada 1,7 juta honorer database BKN masih berlaku?