Menangani kemiskinan ekstrem merupakan bagian penting dari agenda pembangunan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia turun dari 6,18 persen pada tahun 2014 menjadi 0,83 persen, atau sekitar 2,3 juta, pada Maret 2024.
Dengan demikian, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstremnya menjadi mendekati nol persen. Namun, pemerintah terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi nol persen sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Diharapkan upaya yang telah dilakukan sejauh ini untuk menangani kemiskinan ekstrem dapat dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya dan mencapai hingga tingkat pemerintahan terendah.
Kolaborasi yang solid diperlukan untuk membawa tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Upaya yang lebih kuat diperlukan untuk membebaskan negara dari kemiskinan ekstrem.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah mendorong semua pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam program-alleviasi kemiskinan ekstrem melalui intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Dia mengatakan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, oleh karena itu solusi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem tidak bisa seragam. Kreativitas dan kemampuan pemerintah daerah adalah penting untuk membuat inovasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem.
Meskipun tingkat kemiskinan ekstrem nasional telah turun menjadi 0,83 persen, masih ada tiga provinsi di mana tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5 persen, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua.
Selain itu, ada 12 provinsi di mana tingkat kemiskinan ekstrem masih di atas angka nasional — Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Aceh, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Dengan demikian, tingkat kemiskinan ekstrem di atas tingkat nasional di total 15 provinsi Indonesia.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta untuk terus memperbarui data sebagai bagian dari upaya evaluasi untuk memberikan intervensi kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat.
Data adalah kunci untuk penanganan kemiskinan ekstrem karena kelompok masyarakat miskin terus bergerak secara dinamis, sehingga memerlukan pemantauan data secara terus-menerus. Dengan demikian, kemiskinan ekstrem dapat ditangani melalui langkah-langkah yang cepat dan terbaik.
Percepatan pencapaian target
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, upaya untuk mempercepat pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem dilakukan melalui kebijakan seperti meringankan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Langkah-langkah telah diambil untuk mencegah masyarakat rentan jatuh ke dalam kemiskinan dan membantu mereka mendapatkan akses yang sama terhadap kebutuhan dasar.
Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran mereka. Salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Untuk meningkatkan pendapatan, beberapa program telah dilakukan, termasuk memberikan pekerjaan melalui program padat karya tunai, program pelatihan, bantuan, serta bantuan modal usaha.
Sementara itu, untuk mengatasi kantong-kantong kemiskinan, pemerintah sedang berupaya untuk menyediakan layanan dasar, seperti meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan konektivitas antar wilayah, misalnya dengan membangun jalan.
Selain itu, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa diharapkan dapat memperkuat upaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Deputi koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nunung Nuryartono, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akurasi program dan konvergensi untuk meningkatkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kementerian telah meminta pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara kontinu karena, dengan akurasi target, implementasi berbagai program dapat ditingkatkan.
Saat ini, banyak daerah yang melaksanakan program secara optimal untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan sudah mulai fokus pada upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
Peningkatan pendapatan adalah kunci untuk alleviasi kemiskinan ekstrem karena dapat meningkatkan standar hidup setiap individu.
Keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem akan membawa dampak positif yang luas. Masyarakat yang lebih makmur dapat lebih berkontribusi pada pembangunan nasional, yang dapat mendorong Indonesia menuju kemakmuran yang lebih merata dan berkelanjutan.
Masa depan alleviasi kemiskinan ekstrem Indonesia tergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi semua tantangan yang ada.
Intervensi pemerintah pusat membutuhkan dukungan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jika daerah memiliki kapasitas fiskal yang baik dan anggaran yang memadai, mereka akan mampu melaksanakan langkah-langkah intervensi terhadap kemiskinan tanpa menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Namun, jika daerah tidak memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan anggaran yang tidak mencukupi, pemerintah pusat perlu memperkuat intervensi untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Ada optimisme bahwa dengan pendekatan terkoordinasi yang berfokus pada kebutuhan, Indonesia akan mampu mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem.
Berita terkait: Dana sosial Islam yang dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi kemiskinan: Wapres Amin
Berita terkait: Penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan lokal: menteri
Copyright © ANTARA 2024