Dibutuhkan database industri makanan cepat saji untuk mengoptimalkan pembatasan gula: BRIN

Jakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia menegaskan perlunya mengembangkan database industri makanan cepat saji dan minuman untuk mengoptimalkan pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL). Kepala Kelompok Riset BRIN untuk Ekonomi Berbasis Pengetahuan Bahtiar Rifai, saat dihubungi di sini pada Rabu, menyampaikan bahwa mereka yang memenuhi ketentuan mengenai kandungan GGL dalam produk mereka juga dapat bersertifikat. Dia mengatakan bahwa hingga saat ini, data yang digunakan untuk implementasi pembatasan GGL terkait dengan makanan olahan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan produk makanan olahan yang harus mencantumkan label informasi gizi. Namun, industri makanan olahan yang dikemas hanya menyumbang 20 persen dari total asupan makanan masyarakat Indonesia, sementara 80 persen asupan makanan berasal dari industri makanan cepat saji dan minuman, katanya. Untuk itu, dia menekankan perlunya upaya tambahan dari pemerintah yang menyasar produsen makanan cepat saji agar pembatasan GGL dapat lebih efektif. Selain itu, Rifai mencatat bahwa penerapan pajak ekspor pada produk makanan dan minuman yang mengandung GGL, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan, dapat langsung mendorong penciptaan ekosistem makanan yang sehat dan berkualitas. Namun, katanya, untuk melihat dampak regulasi secara komprehensif dan terukur, pemerintah harus melakukan analisis dampak regulasi (RIA) secara kontinu untuk menentukan perubahan dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sebelumnya pada hari Senin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa industri siap untuk menerapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan. Mengenai penerapan pajak ekspor pada minuman manis berpemanis dan makanan olahan, dia menginformasikan bahwa industri akan diberikan tahapan dan periode transisi untuk melakukan penyesuaian. Berita terkait: Kementerian mengumpulkan masukan dari anak muda mengenai pengendalian konsumsi GGL Berita terkait: Kementerian mendorong pajak ekspor pada produk berdensitas GGL untuk mengatasi obesitas Translator: Ahmad Muzdaffar, Raka Adji Editor: Rahmad Nasution Copyright © ANTARA 2024

MEMBACA  Jokowi Mendorong KPPS untuk Bekerja dengan Integritas, Keadilan, Ketegasan, dan Kejelian