Anggota Dewan Keamanan PBB takut akan perang besar setelah pembunuhan Haniyeh di Iran | Berita Konflik Israel-Palestina

Negara-negara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengutuk pembunuhan kepala politik Hamas, Ismail Haniyeh di Iran dan meminta upaya diplomatik yang lebih intensif untuk mencegah perang besar di Timur Tengah.

Pertemuan darurat DK PBB pada hari Rabu terjadi ketika Iran dan Hamas – kelompok Palestina yang menguasai Jalur Gaza yang dilanda perang – menyalahkan Israel atas kematian Haniyeh dan berjanji untuk membalas dendam. Israel belum mengakui tanggung jawab atas serangan di Tehran.

Pembunuhan Haniyeh terjadi kurang dari 24 jam setelah Israel membunuh komandan militer senior Hezbollah, Fuad Shukr dalam serangan udara di ibu kota Lebanon, Beirut. Israel mengklaim serangan itu sebagai balasan atas serangan roket yang menewaskan 12 anak-anak dan pemuda dari komunitas Druze Arab di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Di pertemuan DK PBB, Palestina mengatakan komunitas global harus menghentikan Israel dari menyeret Timur Tengah ke “jurang”, sementara Cina, Rusia, dan Aljazair mengutuk pembunuhan Haniyeh. Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis menyoroti dukungan Iran bagi aktor-aktor yang merusak di wilayah tersebut, sementara Jepang mengatakan khawatir akan terjadinya perang besar di Timur Tengah.

“Irael telah menjadi penindas, penyiksa, dan pembunuh bagi rakyat Palestina selama beberapa dekade, dan merupakan penyebab destabilisasi wilayah kami,” kata Feda Abdelhady Nasser, wakil pengamat tetap Negara Palestina untuk PBB. “Itu harus dihentikan,” katanya, sambil juga menyerukan pertanggungjawaban atas pembunuhan Haniyeh serta “pembunuhan dan luka lebih dari 130.000 anak-anak, wanita, dan pria Palestina selama 300 hari terakhir penuh horor dan neraka di Gaza.”

“Komunitas internasional harus membuat pilihan,” tambahnya. “Biarlah itu untuk perdamaian dan keamanan. Jangan biarkan Israel menyeret kita semua ke jurang.”

MEMBACA  Kelompok hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa Jepang perlu melakukan lebih banyak untuk melawan penyalahgunaan hak asasi manusia