Setelah bentrokan mematikan antara demonstran dan pemerintah atas sistem kuota pelayanan sipil, pengadilan tertinggi Bangladesh pada hari Minggu sebagian besar membatalkan keputusan untuk memperkenalkan kembali rencana tersebut, dilaporkan oleh BBC Bangla. Di bawah putusan Mahkamah Agung Bangladesh, 93% dari semua penunjukan akan didasarkan pada prestasi dengan segera, dengan 5% diberikan kepada keturunan prajurit yang berjuang untuk kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971 dan 2% kepada orang-orang dari minoritas etnis atau dengan disabilitas. Sistem kuota asli mengamanatkan lebih dari setengah pekerjaan sektor publik untuk kelompok-kelompok khusus tersebut. Ini dianggap sebagai mendukung pendukung Perdana Menteri yang berkuasa, Sheikh Hasina dan partainya, Awami League. Kuota yang lebih tinggi dibatalkan pada tahun 2018, tetapi dikembalikan oleh pengadilan yang lebih rendah bulan lalu, kata penyiar. Pengangguran dan inflasi tinggi di negara dengan lebih dari 170 juta penduduk. Mahasiswa Bangladesh terutama marah karena kurangnya pekerjaan yang baik. Menurut Al Jazeera, pemimpin mahasiswa telah mengatakan bahwa mereka menyambut baik keputusan tersebut tetapi tidak akan menghentikan protes sampai semua pemimpin oposisi dan mahasiswa yang ditangkap dibebaskan dan pejabat pemerintah yang mereka anggap bertanggung jawab atas tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa mengundurkan diri. Pemerintah menyambut baik putusan Mahkamah Agung, dan Menteri Hukum Anisul Haque mengatakan kepada wartawan bahwa itu adalah “putusan yang sangat bijaksana” dan akan segera dilaksanakan, dilaporkan oleh BBC Bangla. Mahkamah tersebut mengatakan bahwa karena kuota adalah masalah kebijakan, pemerintah dapat melakukan perubahan jika diperlukan nanti. Laporan terkini dari media negara tersebut tidak bisa diakses secara online setelah pemerintah memberlakukan jam malam dan pembatasan komunikasi. Jam malam terus berlangsung dan Senin akan menjadi hari libur, dengan laporan media lokal mengatakan jumlah korban tewas dalam bentrokan kekerasan sejak Selasa lebih dari 110. Tidak ada konfirmasi resmi. Layanan internet dan pesan teks tetap ditangguhkan, memotong negara dari dunia luar. BBC Bangla melaporkan bahwa setidaknya 50 orang tewas hanya pada hari Jumat. Jam malam dijadwalkan akan dikurangi selama dua jam pada Minggu sore untuk memungkinkan orang mendapatkan persediaan. Jalanan sunyi dan tentara sedang patroli. Pada konferensi pers, Shah Manjurul Haque, pengacara bagi para penggugat yang mendukung kuota, mengatakan bahwa putusan pengadilan tersebut adalah “sejarah” dan semua orang harus menerimanya. Haque mengatakan bahwa pengadilan berharap para mahasiswa yang sedang protes akan kembali ke kelas mereka dan menghentikan agitasi. Mahkamah Agung juga meminta semua orang untuk bekerja sama dalam penyelidikan yang dipimpin oleh seorang hakim terhadap kekerasan terbaru. Mahasiswa Bangladesh berkumpul dengan spanduk dan bendera Bangladesh di depan Gedung Putih saat mereka menunjukkan solidaritas dengan protes anti-Kuota mahasiswa Bangladesh. Probal Rashid/ZUMA Press Wire/dpa.
