Pemerintah pusat telah konsisten dalam mengawasi percepatan pembangunan di provinsi Papua Tengah, kata Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. Hal tersebut disampaikan dalam “Pertemuan Bantuan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Papua Tengah tahun 2024” di Jakarta pada hari Selasa.
Pertemuan tersebut menarik perhatian pada langkah-langkah strategis yang layak untuk mengejar manajemen yang tepat dan penggunaan anggaran daerah provinsi tersebut dengan menyelaraskannya dengan kebutuhan dan prioritas wilayah itu.
Wetipo mengatakan bahwa pertemuan ini diharapkan menghasilkan gagasan dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang menghambat upaya pembangunan di provinsi tersebut.
“Kita berkumpul hari ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi solusi atas masalah-masalah,” ujarnya. “Dengan cara ini, kita akan dapat melaksanakan apa yang telah kita rencanakan.”
Selain itu, pertemuan juga membahas perlunya mempercepat penyusunan dokumen terkait distribusi Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun ini dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Dia menyarankan agar DTI digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan fasilitas pemerintah.
“Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk mempercepat formulasi dokumen yang diperlukan untuk distribusi Dana Otsus dan DTI tahun 2024,” katanya.
Pertemuan ini diselenggarakan sebagai tanggapan terhadap surat yang dikeluarkan oleh gubernur pelaksana Papua Tengah, Velix Wanggai, pada 27 Juni.
Dalam surat tersebut, gubernur tersebut menguraikan beberapa tantangan yang dihadapi pemerintahannya dalam manajemen dan penggunaan dana tersebut.
Selain Wetipo dan Wanggai, pertemuan ini juga dihadiri oleh pejabat dari kementerian dalam negeri, keuangan, dan perencanaan pembangunan nasional, serta pemerintah Papua Tengah.
Berita terkait: TNI mendistribusikan paket makanan untuk warga Batas Batu di Papua Tengah
Berita terkait: Papua Tengah: Menteri memberikan bantuan makanan kepada warga kelaparan di Yahukimo
Translator: Narda M, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024