Kementerian Dalam Negeri telah meminta semua kepala daerah untuk meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi yang permanen dan jangka panjang.
“Mohon lakukan upaya secara terencana dan terus berupaya untuk menjadikan upaya tersebut permanen,” kata Tomsi Tohir, sekretaris jenderal pelaksana kementerian tersebut, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat inflasi nasional pada bulan Juni berada pada angka 2,51 persen.
Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, masih ada beberapa wilayah yang tingkat inflasinya di atas tingkat nasional.
Tohir mendorong wilayah-wilayah tersebut untuk segera mengambil langkah-langkah untuk menurunkan tingkat inflasi di wilayah masing-masing.
“Kami mengingatkan kepada para kepala daerah yang tingkat inflasinya masih di atas 2,51 persen untuk benar-benar memahami produk atau barang apa yang menyebabkan inflasi meningkat,” tambahnya.
Tohir juga memperingatkan para kepala daerah untuk mengontrol harga beberapa komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi, termasuk bawang putih, minyak goreng, dan rokok kretek Indonesia.
Ia juga meminta mereka untuk melakukan perhitungan dan antisipasi yang cermat untuk mengontrol harga kebutuhan pokok seperti beras, karena dalam beberapa tahun terakhir, harga cenderung meningkat pada akhir tahun.
“Mudah-mudahan, jika upaya-upaya ini dapat dilakukan, inflasi kita pada bulan Agustus bisa kembali turun,” kata Tohir.
Ia meminta pemerintah daerah untuk menangani masalah pupuk dan mengambil langkah-langkah seperti distribusi tepat waktu dan pemantauan.
Berita terkait: Daerah didesak untuk berkerjasama dengan produsen pangan untuk mengontrol inflasi
Berita terkait: Presiden memperingatkan daerah akan dampak ‘neraka iklim’ pada tingkat inflasi
Translator: Narda Margaretha, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024