Manokwari (ANTARA) – Komite Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) meminta semua pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk segera melakukan sensus terhadap masyarakat asli Papua.
“Ibu kota provinsi dan kabupaten harus segera melakukan survei terhadap Masyarakat Asli Papua sesegera mungkin tanpa ada penundaan lebih lanjut,” kata perwakilan Papua Barat di BP3OKP, Irene Manibuy, di Kabupaten Manokwari pada hari Selasa.
Manibuy menjelaskan bahwa sensus ini bertujuan untuk mengidentifikasi data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai jumlah pasti masyarakat asli Papua yang tinggal di tujuh kabupaten di Papua Barat, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Ia kemudian menegaskan bahwa sensus telah dibahas dalam rapat pleno BP3OKP yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang menjabat sebagai ketua komite pengarah.
Menurut Manibuy, sensus ini penting untuk memastikan distribusi dana otonomi khusus yang tepat dan formulasi program yang ditujukan untuk masyarakat asli Papua di provinsi tersebut.
Ia kemudian menyoroti perlunya kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), kantor catatan sipil dan kependudukan, lembaga perencanaan pembangunan regional, dan kantor komunikasi dan informatika untuk membuat sensus berhasil.
“Ibu kota provinsi dan kabupaten tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, perlu melibatkan lembaga yang mampu melaksanakan sensus,” katanya.
Sementara itu, Kepala Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat, George Karel Dedaida, menyatakan harapannya agar sensus dilakukan sebelum hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 diumumkan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memetakan secara komprehensif wilayah adat untuk mencegah konflik sosial di antara masyarakat adat Papua Barat.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo memerintahkan pemerintah provinsi Papua Barat untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk melakukan sensus.
“Pemerintah provinsi harus menyiapkan anggaran agar sensus terhadap masyarakat asli Papua dapat berjalan lancar,” ujarnya di Manokwari pada 29 April.
Ia menekankan bahwa data yang valid dan terkini sangat penting untuk mengelola penggunaan dana otonomi khusus dengan baik.
Berita terkait: Kementerian dorong integrasi layanan publik digital di Papua
Berita terkait: Papua meminta tujuh kabupaten untuk melaksanakan program bebas buang air besar sembarangan
Translator: Fransiskus S, Tegar Nurfitra
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak cipta © ANTARA 2024