Pemerintah menggunakan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Elektronik (EPP-GBM) untuk triangulasi guna meningkatkan validitas data dalam mendukung upaya pencegahan stunting di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis.
“Kami akan melakukan triangulasi hasil survei dari Sistem Kesehatan Indonesia dengan hasil EPP-GBM, yang saat ini sedang dilakukan secara bersamaan,” informasi Effendy.
Dia mengatakan bahwa EPP-GBM adalah mekanisme pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat yang menggunakan teknologi elektronik. Mekanisme ini telah diimplementasikan secara bersamaan di 330.881 posyandu di Indonesia sejak bulan Juni sebagai bagian dari Bulan Penimbangan Balita.
Menurutnya, kegiatan ini menargetkan 90 persen balita dan ibu hamil dengan bantuan personel yang terlatih yang memantau gizi mereka untuk mendapatkan gambaran yang valid tentang situasi stunting saat ini di Indonesia.
“Data harus valid karena kami telah melakukan percepatan besar-besaran untuk menstandarisasi peralatan pengukuran dan timbangan, atau antropometri. Diikuti dengan pemberian perangkat USG di 90 persen puskesmas untuk memeriksa kehamilan,” katanya.
Prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 37 persen pada tahun 2014. Ini berhasil dikurangi menjadi 21 persen dari total populasi anak di bawah lima tahun dalam 9 tahun terakhir.
Namun, pada tahun 2023, penurunan stunting relatif kecil sebesar 0,1 persen.
Effendy mengatakan bahwa data EPP-GBM diproyeksikan akan memberikan perbandingan dengan sensus Sistem Kesehatan Indonesia (SKI), yang akan membantu meningkatkan validitas data yang diperoleh oleh pemerintah.
“EPP-GBM dan SKI berasal dari Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, kita bisa melihat perbedaan data dari mereka untuk mengetahui yang mana yang lebih akuntabel,” jelasnya.
Menteri tersebut mengatakan ia berharap metode EPP-GBM akan meningkatkan akurasi data stunting, sehingga membantu menyelaraskan kebijakan pemerintah untuk mengurangi stunting.
“Jika angka-angka tidak benar, intervensi akan salah arah. Jika angka-angka hampir benar, intervensi akan tepat sasaran,” tambahnya.
