Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia, mengumumkan bahwa negosiasi dengan perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mencapai kesepakatan 98 persen, termasuk penambahan saham pemerintah.
“I have been negotiating with Freeport, and nearly 98 percent of the points have been settled,” kata dia di Jakarta pada Jumat.
Bahlil mengatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan meningkatkan kepemilikan sahamnya di PTFI menjadi 61 persen dari 51 persen. Akibatnya, pemerintah telah bernegosiasi untuk memperpanjang izin pertambangan perusahaan hingga tahun 2061.
Dia juga menyatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk mencegah penurunan pendapatan akibat perkiraan penurunan produksi PTFI setelah tahun 2035.
Bahlil mencatat bahwa Freeport, yang bernilai lebih dari US$20 miliar, saat ini terlibat dalam pertambangan bawah tanah, dengan produksi puncak diharapkan terjadi pada tahun 2035.
“Setelah itu, diprediksi akan terjadi penurunan produksi, sementara eksplorasi bawah tanah membutuhkan rentang waktu 10-15 tahun,” katanya.
Bahlil mengatakan bahwa kementeriannya juga fokus pada negosiasi untuk membangun smelter di Papua dan meningkatkan keterlibatan pengusaha lokal dalam mengelola tambang PTFI.
PTFI telah menginvestasikan US$3 miliar dalam membangun smelter di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas 60 ton emas murni dan 400.000 ton katoda tembaga, yang dijadwalkan akan mulai beroperasi pada 1 Juli.
Bahlil memperingatkan bahwa tanpa tindakan proaktif, cadangan tidak akan layak untuk diproduksi pada tahun 2035.
Berita terkait: Pemerintah meminta Freeport membangun smelter di Papua
Berita terkait: Pembahasan peningkatan saham RI di Freeport butuh waktu
Translator: Ahmad Muzdaffar, Resinta Sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024