loading…
Presiden Partai Buruh Said Iqbal di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Foto/Danandaya Arya Putra
JAKARTA – Elemen buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Penolakan itu berdasar, karena uang yang dipotong melalui gaji karyawan ternyata bukan sebagai cicilan untuk mendapatkan rumah.
“Hari ini coba kalian tanya sama BP Tapera dan menteri-menteri itu rumahnya di mana? Programnya dijalankan, upahnya dipotong, pertanyaannya sederhana tanya dulu rumahnya di mana? Memang niatnya enggak mau ngasih rumah kok, hanya mau motong uang masyarakat,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Biaya 2,5 persen yang dipotong melalui gaji pekerja untuk program Tapera juga dianggap memberatkan. Sebab, daya beli buruh menurutnya turun 30 persen akibat upah naik hanya 1,58 persen.
Sedangkan inflasi 8 persen ditambah lagi Tapera 2,5 persen. “Bisa-bisa buruh dalam kesempatan ini, menyampaikan ke Bapak Presiden Jokowi. Bisa-bisa buruh pulang ke rumah cuman bawa slip gaji,” sambungnya.
Selain itu, Said juga mempertanyakan jika program Tapera ini dikelola pemerintah, apakah ada jaminan jauh dari tindakan korupsi. “Asabri dikorupsi besar-besaran, Taspen korupsi besar-besaran, itu dikelola oleh pemerintah oleh para menteri yang bertanggung jawab, Buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh, tidak rela uang ini dikorupsi, tidak ada jaminan uang ini tidak dikorupsi,” katanya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.
“Semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat,” kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respon ramai dari masyarakat. Tapi, katanya, setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Seperti dulu waktu BPJS, diluar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.
(rca)