Mahkamah Agung PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), mengeluarkan putusan minggu lalu mengenai serangan militer Israel di Rafah. Ini merupakan pernyataan terbaru oleh pengadilan dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza. Israel dengan keras membantah tuduhan tersebut. Sejak kasus ini dimulai, pengadilan telah memberikan sejumlah putusan yang kontroversial. Dua putusan terpenting menyangkut apakah pengadilan telah menyiratkan adanya risiko genosida di Gaza. Putusan kedua – yang dikeluarkan pada 24 Mei – termasuk penggunaan kata-kata yang sangat diperdebatkan mengenai operasi militer di Rafah. Saat ini sedang diintensifkan pemeriksaan dan perdebatan. Dalam perintah minggu lalu, pengadilan memutuskan dengan 13 suara banding dua bahwa Israel harus: “Segera menghentikan serangan militer, dan tindakan lainnya di Kegubernuran Rafah, yang dapat menimbulkan kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang dapat membawa kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian.” Headline menyarankan bahwa ini adalah perintah untuk menghentikan semua operasi militer di Rafah – namun beberapa hakim tidak setuju dengan apa yang dimaksud. Lima dari 15 hakim mempublikasikan pandangan mereka sendiri. Tiga mendukung perintah tersebut dan dua menentangnya. Hakim Bogdan Aurescu dari Rumania mengatakan bahwa ia memberikan suara untuk perintah tersebut, namun mengungkapkan bahwa ia merasa pengadilan “tidak jelas” dan menegaskan bahwa pengadilan tidak bisa melarang Israel untuk mengambil tindakan yang sah dalam bela diri. Hakim Dire Tladi, dari Afrika Selatan, tidak setuju dengan Aurescu, meskipun mereka telah memberikan suara untuk perintah yang sama. Dia mengatakan bahwa perintah tersebut memberitahu Israel “dengan tegas” untuk menghentikan serangannya di Rafah. Dua hakim yang menentang perintah tersebut menyatakan bahwa apa pun yang disetujui oleh yang lain, pasti bukan permintaan bagi Israel untuk memulai gencatan senjata sepihak di Rafah. Julia Sebutinde dari Uganda mengatakan bahwa pengadilan tidak bisa “mikromanajemen” perang dan Aharon Barak dari Israel, yang ditunjuk sementara untuk kasus ini, mengatakan bahwa perintah ICJ “dikualifikasi” selama negara tersebut mematuhi Konvensi Genosida. Ringkasan dari hakim Jerman, Georg Nolte, adalah yang paling mengungkapkan di mana pengadilan berada. Perintah, seperti yang ia setujui, melarang tindakan militer “sejauh itu dapat membahayakan hak-hak rakyat Palestina” untuk dilindungi dari risiko genosida. Namun, ia menekankan: “Pengadilan hanya dapat memainkan peran terbatas dalam menyelesaikan situasi tersebut. Harus berhati-hati agar tidak melangkah melebihi batas dari apa yang bisa dan seharusnya dilakukan.”
