Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia merinci berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan.
“Kebijakan ini bertujuan untuk menekankan kontribusi besar perempuan dalam ekonomi nasional melalui kewirausahaan dan memungkinkan mereka untuk mengelola dan memimpin bisnis mereka dengan efektif,” kata Indra Gunawan, Plt. Deputi Kesetaraan Gender di kementerian, dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Bersama Menteri APEC yang Bertanggung Jawab atas Perempuan dan Menteri yang Bertanggung Jawab atas Perdagangan di Arequipa, Peru.
Gunawan menekankan bahwa melalui pendekatan kolaboratif Penta Helix, Indonesia melibatkan kementerian, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan media untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan yang lebih besar dalam pasar perdagangan global dan rantai pasok.
Sebagai implementasi dari peraturan presiden, Indonesia telah memperkuat pengakuan bisnis yang dimiliki perempuan dengan menetapkan definisi khusus untuk bisnis tersebut.
Pada tahun 2020, pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Pemberdayaan Keuangan Perempuan (SNKI-P) untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi perempuan.
Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan setiap perempuan dapat mengakses informasi, keterampilan, sumber daya, dan peluang ekonomi.
Dalam hal ini, Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) terbentuk, diikuti dengan penandatanganan Komitmen Bersama untuk Mewujudkan Inklusi Keuangan Digital Perempuan pada tahun 2023, yang menekankan peran pemerintah dalam meningkatkan akses perempuan terhadap teknologi digital.
Selain itu, komitmen ini bertujuan untuk mempromosikan pentingnya data terpecahkan dalam sektor keuangan serta mendorong upaya kolaboratif antara kementerian terkait, otoritas keuangan, dan sektor swasta.
Kementerian juga memperkenalkan Pedoman Transformasi Digital Perempuan dan Pedoman Kewirausahaan Perempuan dengan Perspektif Gender yang menawarkan strategi pemadanan gender dalam transformasi digital dan pengembangan kewirausahaan perempuan.
“Dengan pedoman ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat merancang kebijakan yang berfokus pada ketimpangan gender dalam kewirausahaan, khususnya dalam akses keuangan dan adopsi digital,” ujar Gunawan.
Ia juga menyampaikan salah satu inisiatif utama kementerian untuk pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA), yang bertujuan untuk mempercepat implementasi strategi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak di tingkat grassroot.
Program ini memprioritaskan pengembangan dan penguatan infrastruktur kewirausahaan dasar bagi perempuan, dimulai dari tingkat desa.
Saat ini, terdapat 138 desa pilot di 71 kabupaten dan 33 provinsi, dan hal ini akan direplikasi secara nasional.
Berita terkait: Indonesia, APEC berkomitmen untuk memberdayakan perempuan melalui perdagangan
Berita terkait: Kementerian memastikan komitmen Indonesia dalam memberdayakan perempuan di bidang STEM
Translator: Anita Permata Dewi, Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024