Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif memperkenalkan strategi Indonesia untuk beralih ke energi bersih selama Pertemuan Menteri Dewan Transisi Energi (ETC) ke-9 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (22 Mei).
Menurut pernyataan kementeriannya yang diterima di sini pada Kamis, Tasrif mencatat bahwa Indonesia telah memperkuat komitmennya untuk mengurangi emisi karbon dengan menerbitkan dokumen Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional yang Diperbarui (E-NDC) dan telah merumuskan peta jalan untuk target emisi net-zero (NZE) di sektor energi.
“Kami telah meningkatkan target pengurangan emisi, dari 29 persen menjadi 32 persen pada tahun 2030, melalui penerbitan dokumen E-NDC. Di sektor energi, kami akan mengurangi emisi karbon sebesar 358 juta ton, lebih tinggi dari target awal sebesar 314 juta ton,” katanya.
Dia menekankan bahwa Indonesia telah merumuskan peta jalan yang diharapkan dapat membantu mencapai target NZE di sektor energi pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui transisi energi bersih.
Dia mengatakan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengambil langkah-langkah untuk mematuhi E-NDC, termasuk mengembangkan infrastruktur yang terhubung melalui jaringan listrik dan pipa gas untuk mendukung integrasi energi regional dan pembangunan ekonomi.
Menteri tersebut menyatakan bahwa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan super grid, atau jaringan transmisi listrik area luas, dalam upaya mendukung transisi energi dan menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen.
Tasrif mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk membangun dan menghubungkan pipa gas di Sumatera dan Jawa untuk sepenuhnya memanfaatkan sumber daya gas nasional negara tersebut.
Dia juga menekankan perlunya mempercepat dan memfasilitasi pengembangan teknologi di tingkat industri sambil memberikan dukungan yang lebih besar bagi industri hulu pengolahan mineral untuk menciptakan ekosistem dan rantai pasok yang mendukung transisi energi dan penciptaan lapangan kerja.
Keanggotaan ETC terdiri dari organisasi multilateral dan regional di sektor pembangunan berkelanjutan dan keuangan yang dibentuk dalam Konferensi Pihak COP26 UN tentang Perubahan Iklim.
Dewan internasional tersebut, diluncurkan pada 21 November 2020, dipimpin bersama oleh Presiden COP26 Alok Sharma dan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Energi Berkelanjutan & CEO Sustainable Energy for All (SEforAll) Damilola Ogunbiyi.
Berita terkait: Pemerintah merumuskan subsidi untuk bahan bakar bioetanol: Menteri
Berita terkait: Minyak dan gas tetap penting di tengah transisi energi global: Menteri
Penulis: Ahmad M, Tegar Nurfitra
Editor: Tia Mutiasari
Hak cipta © ANTARA 2024