Lebih dari empat tahun setelah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa mengakhiri status khusus Kashmir yang dikelola India, partai tersebut memutuskan untuk tidak bersaing dalam pemilihan umum tahun ini di sana. Para analis politik dan pemimpin oposisi mengatakan keputusan ini mengisyaratkan kemarahan di wilayah tersebut atas langkah tersebut – dan pengakuan partai terhadapnya. Hubungan antara Kashmir dan Delhi telah tegang selama beberapa dekade. Pemberontakan terhadap pemerintahan India dan tindakan militer melawan itu telah menewaskan ribuan nyawa di wilayah Himalaya selama tiga dekade terakhir. Situasi memburuk pada tahun 2019, ketika pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mencabut hampir semua Pasal 370 – bagian dari konstitusi India yang memberikan otonomi signifikan kepada wilayah tersebut – dan membaginya menjadi dua wilayah yang dikelola federal yaitu Ladakh, dan Jammu dan Kashmir. Pemerintah juga memberlakukan blokade komunikasi ketat dan memenjarakan ratusan pemimpin politik, termasuk tiga mantan kepala menteri, selama berbulan-bulan. Sejak saat itu, Mr Modi dan menterinya secara berulang kali memuji keputusan tahun 2019, mengklaim bahwa hal itu telah membawa perdamaian ke wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin BJP lokal juga telah bekerja secara ekstensif untuk memperluas basis dukungannya di Kashmir dengan meluncurkan kampanye pintu ke pintu. Jadi keputusan partai untuk tidak mencalonkan kandidat dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung – yang pertama kalinya di wilayah tersebut sejak pencabutan Pasal 370 – telah mengejutkan banyak orang. (BJP memiliki kandidat di dua kursi di Jammu yang mayoritas Hindu, tetapi tidak ada di tiga kursi lembah Kashmir yang mayoritas Muslim.) Juru bicara utama BJP di Jammu dan Kashmir mengklaim bahwa pemilihan bukanlah prioritas dan tujuan utama mereka adalah untuk memenangkan “hati rakyat.” “Dibutuhkan 75 tahun bagi kami untuk sepenuhnya mengintegrasikan Kashmir dengan bagian lain dari negara dan kami tidak ingin [menciptakan] kesan bahwa kami telah melakukan latihan ini hanya untuk memenangkan kursi,” kata Sunil Seth. Tetapi para kritikus mengatakan bahwa hal ini karena kepemimpinan partai menyadari bahwa mengamankan kemenangan di wilayah tersebut tidak akan mudah. Sementara “prestasi” itu mungkin laku di negara bagian lain, pencabutan status khusus wilayah Himalaya tidak diterima dengan baik oleh masyarakat di sini, kata Noor Ahmad Baba, seorang analis politik. Pemimpin oposisi juga menuduh bahwa partai Mr Modi ingin menghindari pemilihan berubah menjadi referendum atas keputusannya tahun 2019. “Jika orang-orang senang dengan pencabutan Pasal 370, BJP tidak akan ragu untuk bertarung,” kata Omar Abdullah, mantan kepala menteri wilayah itu dan anggota partai National Conference (NC). “Tapi mereka tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri, dan untuk menyelamatkan wajah mereka, mereka memutuskan untuk tidak bersaing.” Pemilihan di Jammu dan Kashmir dilakukan dalam lima tahap. Selain NC Mr Abdullah, yang terlibat termasuk Partai Demokrasi Rakyat (PDP), Konferensi Rakyat (PC) dan Jammu dan Kashmir Apni Party. Partai oposisi utama India, Kongres, juga bersaing. Pemimpin dari NC dan PDP telah berulang kali mengklaim bahwa BJP mendukung PC dan Apni Party dalam pemilihan dan menyebut mereka “sebagai kuasanya.” BJP tidak membuat pengumuman formal tentang aliansi. Tetapi sumber di BJP mengatakan kepada BBC bahwa mereka akan memberikan dukungan mereka kepada beberapa partai yang memiliki basis kuat di utara dan tengah Kashmir. Bulan lalu, ketua regional partai Ravinder Raina mengatakan mereka akan mendukung “partai-partai sependapat.” Keputusan partai untuk menyerahkan tanah membuat banyak anggota lokal mereka terkejut, yang mengatakan bahwa mereka telah mempersiapkan diri untuk pemilu sejak 2019. “Kami telah mendatangi rumah ke rumah, bertemu orang dan memberi tahu mereka tentang pekerjaan yang dilakukan pemerintah,” kata Shabir Ahmad Zargar, seorang pekerja BJP dari distrik Kupwara utara Kashmir. “Kami kecewa, tetapi kami harus menerima keputusan partai,” tambah Fida Hussain, pekerja partai lain dari distrik Baramulla utara Kashmir. Langkah ini juga mengejutkan karena ini adalah pertama kalinya BJP tidak bersaing dalam pemilihan umum di wilayah tersebut sejak 1996. Partai tersebut tradisionalnya tidak menikmati banyak dukungan di sini, tetapi para ahli mengatakan basis kaderannya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja terbaiknya adalah dalam pemilihan negara bagian tahun 2016, ketika partai tersebut muncul sebagai partai terbesar kedua dan membentuk pemerintahan dengan PDP. Partai tersebut memenangkan 25 dari total 87 kursi – semuanya di Jammu. Ini menandai pemilihan majelis terakhir yang diadakan di negara bagian bekas tersebut. Koalisi itu runtuh pada tahun 2018, dan pemerintahan Mr Modi memberlakukan pemerintahan langsung di wilayah tersebut. Partai tersebut mendapat dorongan pada tahun 2020, setelah memenangkan pemilihan lokal, termasuk tiga kursi di Kashmir. Dua tahun kemudian, pemerintah memperbarui batas-batas kursi majelis dengan cara Jammu menerima enam kursi tambahan, sementara Kashmir diberikan satu kursi tambahan, sehingga total menjadi 90. (Hingga tahun 2019, Jammu memiliki 37 kursi dan Kashmir memiliki 46.) Latihan tersebut secara luas dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan pengaruh Hindu dalam politik pemilihan wilayah tersebut. Tetapi meski ada beberapa kesuksesan pemilihan, para ahli mengatakan bahwa BJP gagal menciptakan dampak di lapangan. “Wilayah ini berada di bawah kendali langsung Delhi. Tetapi orang lebih memilih pemerintahan yang dipilih secara demokratis di mana mereka terhubung dengan kepemimpinan,” kata Mr Baba, analis tersebut. Penduduk setempat dan pemimpin oposisi mengatakan bahwa beberapa faktor lain juga meningkatkan rasa asing di antara masyarakat. Ini termasuk tingginya tingkat pengangguran, absennya perwakilan lokal dalam politik, dan dugaan penyalahgunaan hak asasi manusia oleh pasukan keamanan. “Bahkan jika mereka memenangkan semua kursi di negara bagian lain, kalah dari Kashmir akan menjadi kekalahan besar,” kata Mohit Bhan, juru bicara PDP. “Untuk menghindari hal tersebut, mereka memilih untuk tidak mencalonkan kandidat,” katanya. [BBC]
