Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa ibu kota baru Indonesia, Nusantara, di Kalimantan Timur dapat menjadi wilayah model dengan kasus stunting baru nol.
“Jika ada 200 ribu penduduk, tugasnya adalah mencegah kelahiran stunting sebanyak 3.200 orang menjadi nol stunting,” katanya, seperti yang dilansir oleh BKKBN dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat.
Dia membuat pernyataan tersebut saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh BKKBN dan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat.
Wardoyo lebih lanjut mengatakan bahwa BKKBN siap mendukung Nusantara dengan data berdasarkan nama dan alamat keluarga di wilayah ibu kota baru, yang mencerminkan kondisi keluarga secara detail, termasuk status risiko stunting.
Dia menjelaskan bahwa calon pengantin berisiko memiliki anak stunting karena 80 persen wanita hamil dalam tahun pertama pernikahan.
Dia juga mengatakan bahwa semua calon pengantin harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah agar profil kesehatan di wilayah Nusantara bisa diproyeksikan secara akurat.
Terkait dengan bonus demografi, dia menekankan bahwa saat ini, setiap 100 orang mendukung hanya 44 orang yang menganggur, tetapi situasi ini berbeda di Kalimantan Timur.
“Tenaga kerja di sana jauh lebih besar. Rasio ketergantungan lebih rendah daripada di provinsi lain,” katanya.
Dia menyatakan harapannya bahwa BKKBN dan OIKN akan bekerja sama untuk membangun kualitas sumber daya manusia di wilayah Nusantara.
“Kami optimis untuk mempersiapkan keluarga berkualitas, masyarakat di Nusantara sebagai proyek percontohan,” katanya.
Menurut Kepala OIKN Bambang Susantono, penandatanganan MoU adalah awal langkah konkret untuk mewujudkan masyarakat bebas stunting di Nusantara.
Dia menyatakan harapannya bahwa BKKBN akan terus memberikan dukungan data lengkap kepada OIKN untuk membantu melacak perkembangan wilayah dan keluarga yang berisiko stunting.