Minggu ini menandai 1.000 hari sejak perang genosida Israel di Gaza dimulai. Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan bahwa lebih dari 90 persen wilayah Jalur Gaza telah hancur.
Pada 6 Juli, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat angka korban jiwa sejak “gencatan senjata” Oktober sebanyak 1.072 orang tewas, dengan jumlah kumulatif sejak Oktober 2023 mencapai 73.098 orang.
Pembantaian tidak berhenti di hari peringatan itu. Pada 1 Juli, pasukan Israel menewaskan setidaknya tiga warga Palestina dalam serangan drone di dekat Stasiun al-Hilu. Dalam 48 jam berikutnya, sedikitnya tujuh orang lagi tewas, termasuk seorang anak akibat bom yang dijatuhkan drone di persimpangan Shujayea dan Tareq Sabah, 10 tahun, yang tewas di dekat Khan Younis, menurut laporan lapangan setempat. Sepanjang minggu itu, serangan terhadap tenda-tenda pengungsi di zona kemanusiaan al-Mawasi terus berulang.
Orang-orang sakit dan terluka di wilayah kantong tersebut—yang masih kekurangan pasokan medis kritis di Gaza yang hancur—berunjuk rasa di luar Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza. Mereka menuntut Israel mencabut pembatasan perjalanan untuk evakuasi medis. Otoritas kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 20.000 orang menunggu untuk keluar melalui perbatasan Rafah yang diperketat.
Secara terpisah, Elyas Abu Safiya, putra dari Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safiya, mengatakan kesehatannya memburuk drastis setelah lebih dari 555 hari ditahan di penjara Israel. Pada hari Minggu, Elyas Abu Safiya mengatakan pengacara ayahnya baru pulang dari kunjungan dan melaporkan bahwa Hussam Abu Safiya mengalami kesulitan bernapas dan berbicara. “Wajahnya berubah bentuka karena bekas siksaan dan rasa sakit, serta darah yang ia derita di dalam penjara, terutama setelah sidang pengadilan terakhir yang diadakan di Yerusalem,” kata Elyas Abu Safiya.
Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang telah menuntut pembebasan segera Dr. Abu Safiya, dan mengatakan penahanannya yang berlangsung lama melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Sementara itu, mulai ada sinyal-sinyal peralihan kekuasaan resmi di Gaza. Di resor Ayia Napa, Siprus, perwakilan Dewan Perdamaian yang dipimpin AS, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, bertemu untuk memajukan rencana “rekonstruksi sementara” di sejumlah zona Gaza yang bebas dari kendali Hamas. Pada hari Senin, pemerintah Gaza yang dijalankan Hamas mengumumkan pengunduran dirinya dan mengalihkan wewenangnya kepada sebuah komite teknokrat yang ditunjuk oleh Dewan Perdamaian, sesuai rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang dan mengawasi rekonstruksi, meskipun kekuasaan belum secara praktis diserahkan.
Ali Shath, ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang teknokratis, mengatakan komitenya siap penuh untuk mengambil alih tanggung jawab “secepatnya hal-hal yang diperlukan tersedia”. Ia menyebut prasyarat utamanya adalah satu otoritas pemerintahan di bawah satu hukum dan satu kekuatan, merujuk pada soal pelucutan senjata Hamas yang belum terselesaikan. Sementara itu, awal pekan ini Dewan Perdamaian menyatakan bahwa badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, “tidak memiliki tempat di Gaza yang baru”. Pernyataan ini ditolak oleh kepemimpinan Palestina sebagai upaya menghapus total persoalan pengungsi.
Pada hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdiri di landasan pacu bekas Bandara Qalandia, utara Yerusalem Timur, dan meletakkan batu pertama untuk pusat “warisan” Israel baru di lokasi yang dulunya merupakan satu-satunya bandara Palestina, sebagai bagian dari proyek pemukiman Atarot yang lebih besar. Tiga hari sebelumnya, pada 3 Juli, Kabinet Keamanan Israel menyetujui pendirian 13 pemukiman baru di blok Binyamin di Tepi Barat yang diduduki, di sepanjang koridor Rute 60 dan sampai ke Lembah Yordan. Pemerintahan Gubernur Yerusalem mengatakan skema ini dirancang untuk memutus Yerusalem Timur dari lingkungan Palestinanya dan memutus kontinuitas wilayah, dengan tahap pertama empat hingga enam pemukiman diharapkan dalam hitungan bulan.
Keputusan ini terjadi di tengah lonjakan pembangunan pos-pos ilegal. Data Forum Studi Israel Palestina menunjukkan bahwa setelah rata-rada sekitar delapan pos per tahun antara 2012 dan 2022, jumlah pos ilegal baru melonjak tajam menjadi 32 pada 2023, 62 pada 2024, dan 86 pada 2025. Pembangunan pos-pos ilegal berlanjut sepanjang minggu ini. Pada 1 Juli, menurut Wafa, pemukim mulai membangun pos baru di tanah milik desa Kafr Ra’i, barat daya Jenin. Pada 6 Juli, kelompok hak asasi Al-Baidar melaporkan ada pos lain yang didirikan sekitar 500 meter dari komunitas Badui al-Ma’azi dekat Jaba.
Konsolidasi kendali Israel melampaui perampasan tanah. Pemerintah Israel menyetujui rencana senilai 27 juta syikal (sekitar 9 juta dolar) untuk memperluas industri hotelnya di Tepi Barat yang diduduki, menurut Haaretz. Di Hebron, kepala Otoritas Pariwisata dan Purbakala Otoritas Palestina, Jabr al-Rajoub, mengatakan kepada Wafa bahwa otoritas Israel sedang bergerak untuk mengalihkan kontrol 142 situs arkeologi —termasuk renovasi baru di Masjid Ibrahimi—dari administrasi militer ke administrasi sipil Israel, menghubungkan situs-situs tersebut dengan proyek pemukiman. Pada hari Senin, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich membual tentang langkah birokrasi baru-baru ini, menyebutnya sebagai “hanya permulaan dari revolusi pemukiman”.
Pada Minggu malam, seorang bayi berusia empat bulan bernama Ahmad Marouf Zeid meninggal karena serangan jantung setelah tentara Israel menghalangi keluarganya untuk mencapai ambulans yang menunggu di seberang gerbang militer di pintu masuk Kamp Pengungsi Deir Ammar sebelah barat Ramallah. Gubernur Ramallah dan el-Bireh, Laila Ghannam, mengatakan bayi—anak satu-satunya yang lahir setelah bertahun-tahun menunggu—tewas setelah pasukan Israel mencegah pemindahannya ke rumah sakit selama lebih dari satu jam meskipun kondisi medisnya kritis. Ia menyebut kematian bayi itu sebagai “noda dalam hati nurani kemanusiaan”.
Sistem gerbang dan pos pemeriksaan membentang di sepanjang Tepi Barat yang diduduki. Di Sinjil, utara Ramallah, Wafa melaporkan bahwa pasukan Israel menutup kota itu di belakang enam gerbang utama serta 16 jalan sekunder dan pertanian. ini terjadi setelah otoritas Israel menyatakan 465 dunam (465.000 meter persegi) tanah desa sebagai “tanah negara”. Sekitar Ramallah, pos pemeriksaan Atara dan Nabi Saleh ditutup, dan pintu masuk ke Aboud serta Ein Siniya dihalangi.
Kekerasan pemukim minggu ini sering kali dilakukan secara terorganisir dengan perlindungan tentara bersenjata. Menjelang Minggu pagi, aktivis Jonathan Pollack melaporkan, pemukim bertopeng menggerebek Jalud selatan Nablus, mengejar penduduk, menduduki rumah, dan mengepung keluarga di dalam rumah dengan pengawalan militer lapis baja yang tidak campur tangan. Pada 4 Juli, pemukim mencuri empat ekor domba di Umm Safa barat laut Ramallah, lalu tentara Israel melepaskan tembakan dengan peluru berlapis karet dan melukai tiga penduduk, menurut laporan ketua dewan Marwan Sabbah. Di Masafer Yatta, penduduk dan aktivis melaporkan pemukim menyerang keluarga al-Masry di Khallet al-Hummus dan melukai enam orang pada 5 Juli malam di Umm al-Khair. Di dekat Nablus, pada 5 Juli, orang-orang merusak dan membakar sebuah restoran di dekat al-Lubban Asharqiya setelah mencuri cadangan uang milik sang pemilik, yang kerugiannya ditaksir sekitar 330.000 dolar.
Penghancuran juga terjadi di jalurnya sendiri. Selama seminggu, pasukan Israel meratakan lapangan olahraga berusia 60 tahun milik sekolah anak laki-laki di Battir dekat Betlehem, bulldozer merobohkan satu rumah di Tuqu, dan menyita atau merobohkan bangunan pertanian di Duma, menurut laporan Wafa. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa lebih dari 2.300 warga Palestina, dan lebih dari 1.040 di antaranya anak-anak, telah terusir di Tepi Barat sepanjang tahun 2026 saja; 121 komunitas telah mengalami pengusiran penuh atau sebaagian sejak 2023.