Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika di sektor ketenagakerjaan dan mendorong kerja sama dengan dunia usaha dan serikat pekerja, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
“Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyiapkan program-program untuk membantu pekerja dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi,” ujarnya dalam konferensi pers setelah acara peringatan Hari Buruh di Jakarta pada hari Rabu.
Ia menambahkan bahwa salah satu program melibatkan pendirian Pusat Pelatihan Kerja berbasis serikat pekerja (BLK), yang dimulai pada tahun 2021 sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pekerja Indonesia.
Kementerian juga mengoperasikan BLK dan pusat pelatihan kejuruan sendiri yang melayani pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka.
Berbagai program peningkatan keterampilan sedang disediakan oleh pemerintah, tidak hanya untuk pelatihan pekerja baru tetapi juga untuk upskilling dan reskilling pekerja yang sudah ada.
Namun, fasilitas-fasilitas tersebut belum mencakup semua pekerja di negara ini, katanya. Kerja sama dengan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan dianggap penting untuk meningkatkan cakupan mereka.
Hal ini juga sejalan dengan tema “May Day 2024: Bekerja Sama untuk Mewujudkan Pekerja Kompeten” yang diangkat oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk Hari Buruh tahun ini.
“Kami mendorong perusahaan di Indonesia untuk bekerja sama dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang luar biasa ini dan untuk berkolaborasi dengan serikat pekerja, perusahaan, industri, dan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi,” katanya.
Juga dianggap penting agar peningkatan kompetensi pekerja didukung oleh sertifikasi sebagai bentuk pengakuan dan untuk membantu pekerja bersaing di tingkat global.
Ia menegaskan bahwa kementeriannya terus meningkatkan jumlah pekerja yang memegang sertifikat kompetensi.
Hingga Desember 2023, terdapat hampir tujuh juta pekerja bersertifikat di Indonesia, menurut Kementerian Ketenagakerjaan.
Berita terkait: Pemerintah menolak upah murah, pemutusan hubungan kerja sepihak: menteri ketenagakerjaan
Berita terkait: Pemerintah Indonesia meluncurkan panduan ketenagakerjaan Pancasila
Penerjemah: Prisca Triferna, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2024