Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya buka suara soal rencana serikat pekerja dan staf khusus presiden yang mau mengirim surat kepadanya. Mereka menuntut agar pajak Jaminan Hari Tua (JHT) dihapuskan. Meskipun surat resminya belum sampai, Purbaya bilang dia akan mempelajari peraturan pajak yang ada sekarang dan juga membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain.
“Belum. Nanti kita lihat dulu aturannya seperti apa. Kita juga bakal bandingkan sama best practice dunia. Jadi bisa dikasih, enggak bisa, semua tergantung hasil kajian kita. Tapi yang pasti, biar adil, semua orang harus bayar,” ujar Purbaya setelah menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran pada Senin (29/6/2026).
Purbaya menjelaskan, pemerintah harus hati-hati dan mengutamakan keadilan kalau mau menghapus atau mengubah tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final atas pencairan JHT. Kemenkeu juga berkomitmen untuk menyelidiki secara menyeluruh data nasabah yang mencairkan saldo JHT di atas Rp50 juta. Langkah penting ini diperlukan supaya fasilitas pajak yang nantinya diberikan tidak salah sasaran dan malah dinikmati oleh orang yang penghasilannya tinggi.