Sebuah organisasi utama jurnalis di India mengecam pencabutan hak pilih dan hak paspor seorang mantan redaktur. R Rajagopal, yang pernah bekerja di surat kabar The Telegraph, mengatakan perpanjangan paspornya tertahan setelah namanya dihapus dari daftar pemilih di Benggala Barat dalam sebuah revisi daftar pemilih yang kontroversial.
Revisi itu dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR), yang dilakukan Komisi Pemilihan India (ECI) untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat. Namun banyak pihak mengkritik bahwa proses ini salah menghapus jutaan pemilih yang sebenarnya memenuhi syarat, tuduhan yang ditolak oleh ECI.
Dalam pernyataan pada hari Minggu, Editors Guild of India mengatakan kasus Rajagopal menunjukkan penderitaan yang dialami jutaan warga India akibat pelaksanaan SIR. Organisasi itu menambahkan, jika tokoh publik seberpengaruh Rajagopal bisa kehilangan hak pilihnya, nasib warga biasa kemungkinan jauh lebih buruk.
ECI belum menanggapi secara terbuka tuduhan spesifik terkait Rajagopal. BBC sudah menghubungi pejabat ECI untuk dimintai komentar. Sejak SIR dimulai pada 4 November 2025 di 12 negara bagian dan wilayah federal, sekitar 60 juta nama telah dihapus dari daftar pemilih. Sekitar sembilan juta di antaranya berasal dari Benggala Barat. Rajagopal termasuk di antara ribuan orang yang mengajukan banding di pengadilan.
Fase lain dari kegiatan ini kini sedang berlangsung di 16 negara bagian dan tiga wilayah federal. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan situs berita The Wire, Rajagopal menulis bahwa meski sudah tinggal di daerah pemilihan Ballygunge di Kolkata selama lebih dari 25 tahun, namanya tetap dihapus karena nama dia dan ayahnya tidak ditemukan dalam daftar pemilih tahun 2002.
Proses SIR memverifikasi data pemilih saat ini dengan daftar pemilih 2002, yang merupakan revisi nasional terakhir kali dilakukan. Rajagopal menulis bahwa ia telah menjadi pemilih sejak 2010 dan menjadi redaktur surat kabar The Telegraph di Kolkata selama tujuh tahun, tetapi namanya tetap dihapus.
Ia mengatakan tidak diberi alasan mengapa ia dikeluarkan dari daftar pemilih meskipun ia sudah menyerahkan ijazah sekolahnya. Bandingnya kini menunggu keputusan pengadilan sesuai arahan Mahkamah Agung. Ia juga mengatakan otoritas kemudian memberitahu verifikasi polisi untuk perpanjangan paspornya tidak bisa dilakukan karena namanya telah dihapus dari daftar pemilih.
Rajagopal mengaku bingung karena tidak menemukan dokumen publik yang menyatakan bahwa kartu pemilih adalah dokumen wajib untuk perpanjangan paspor. Ia menambahkan, jika seseorang yang menghabiskan hidupnya sebagai jurnalis dan pernah menyunting surat kabar terkenal saja bisa menghadapi kesulitan seperti ini, orang benar-benar terpinggirkan pasti mengalami nasib yang jauh lebih buruk.
Kasus Rajagopal mendapat perhatian luas di media sosial. Banyak jurnalis dan tokoh oposisi yang menyampaikan dukungan mereka dan mendesak ECI memulihkan hak pilihnya. Wartawan veteran Rajdeep Sardesai dalam unggahan di X menyatakan solidaritasnya dengan Rajagopal, menulis bagiyah mencekam bahwa hal seperti ini bisa menimpa siapa saja. Jubir partai Kongres, Supriya Shrinate, menuduh Rajagopal dihukum gara-gara jurnalistik dan tuntutannya akan pertanggungjawaban. Sekretaris Jenderal Partai Komunis India (Marxis) MA Baby mengaku partainya sudah memperingatkan bahwa SIR akan mencabut hak pilih orang miskin dan rawan.
Tapi, kata dia, kini bahkan redatur terkenal dan wartawan paling dihargai seperti Rajagopal sudah dirampas hak suaranya