Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) ngadain forum strategis untuk memperkuat tata kelola, nyinkronin kebijakan pusat dan daerah, dan ngevaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden di tingkat daerah.
“Program prioritas gak boleh jalan sendiri-sendiri dari perencanaan dan penganggaran daerah. Makanya, sinkronisasi kebijakan itu penting banget biar program nasional nyambung sama kebutuhan nyata masyarakat dan kapasitas daerah,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Jakarta, Jumat.
Pernyataan ini disampaikan pas Rapat Koordinasi Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Arahan Presiden Gelombang IV di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/6).
Dalam sambutannya, Huntoyungo ngegas bahwa Program Arahan Presiden adalah agenda prioritas nasional yang musti diawasi serius sama semua level pemerintahan.
Program-program itu termasuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), bangun tiga juta rumah, bikin Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, cek kesehatan gratis, Sekolah Garuda, sampe pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dia bilang, program-program ini butuh tiga pilar utama: sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, tata kelola yang baik, dan monitoring-evaluasi yang terintegrasi basis data.
Huntoyungo jelasin kalo monitoring harus jadi alat buat belajar dan perbaikan kebijakan yang bisa ngidentifikasi hambatan, risiko, kebutuhan dukungan, praktik terbaik, sampe dampak nyata kebijakan di lapangan.
Buat dukung ini, BSKDN bilang bakal terus ngembangin fungsi “policy hub” sebagai simpul kebijakan strategis di Kemendagri.
“Lewat forum ini, BSKDN gak cuma nerima laporan, tapi juga ngumpulin berbagai wawasan dari daerah soal pencapaian, tantangan, dan kebutuhan dukungan kebijakan. Info ini jadi dasar penting buat nyusun rekomendasi kebijakan buat pimpinan,” kata Huntoyungo.