Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk memastikan dana publik digunakan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen meningkatkan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Gibran dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menyatakan bahwa reformasi ini bertujuan agar pelaksanaan kedua program lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, sekaligus mencegaah praktik korupsi.
“Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi nasional,” kata Gibran.
Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk memperbaiki tata kelola program MBG setelah penunjukan tim kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah juga sebelumnya mengatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap program Makanan Bergizi Gratis menyusul penunjukan tim kepemimpinan baru di BGN.
Badan tersebut juga sedang meninjau pengelolaan Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung program makanan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pada Senin bahwa pegawai BGN akan dilarang memiliki atau mengoperasikan unit SPPG guna menghindari konflik kepentingan.
Secara terpisah, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sekitar 40.000 KDMP dapat mulai beroperasi pada akhir 2026 seiring pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di seluruh negeri.
Juliantono menekankan bahwa pengembangan Koperasi Desa Merah Putih akan terus berjalan.
“Namun, operasionalisasi memerlukan pendekatan kualitatif. Itu harus berdasarkan studi kelayakan, seperti yang ditekankan oleh DPR. Koperasi desa ini harus menguntungkan dan berkelanjutan secara finansial. Karena itu, pendekatan kualitatif juga diperlukan,” katanya.