Jakarta (ANTARA) – Terletah jauh dari denyut ekonomi utama negara, Kabupaten Pesisir Barat Lampung jarang menjadi sorotan nasional.
Akses ke layanan kesehatan rujukan di sana gak selalu mudah. Selama bertahun-tahun, warga yang butuh perawatan medis lanjutan harus menempuh perjalanan lebih dari tiga jam cuma untuk sampai ke rumah sakit tipe B terdekat.
Namun, suasana di Krui, ibukota Pesisir Barat, terasa berbeda pada Rabu (10 Juni 2026). Area yang biasanya sepi mendadak ramai dengan penjagaan ketat dan protokol menjelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden datang untuk meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir yang sudah ditingkatkan, termasuk dalam program quick-win kesehatan pemerintahan.
Peresmian ini menandai selesainya proses konstruksi fisik yang dimulai dengan groundbreaking pada 13 Juni 2025, didanai APBN 2025 sebesar Rp152,98 miliar (sekitar US$8,6 juta jika dikurskan).
Transformasinya gak cuma soal bangunan baru aja. Rumah sakit ini naik kelas dari Tipe D ke Tipe C—sebuah lompatan yang mewajibkan ketersediaan dokter spesialis dasar dan berbagai layanan pendukung yang sebelumnya gak ada secara permanen.
Kapasitas tempat tidur rawat inap bertambah dari 59 menjadi 101. Fasilitas penting yang dulu susah diakses warga kini tersedia di Krui, mulai dari IGD, poliklinik, ruang intensif, unit hemodialisis, radiologi, sampe laboratorium.
Peningkatan ini bakal berlanjut. Di 2026, rumah sakit akan menerima alat kesehatan tambahan, termasuk CT scan 64 slice, mesin mamografi, dan ventilator. Tahun berikutnya, lab kateter dan ekokardiografi bakal ditambah buat memperkuat kemampuan layanan kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengumumkan target pemerintah Indonesia untuk membangun dan merenovasi sekitar 300 hingga 400 rumah sakit di kabupaten se-Indonesia dalam tiga tahun ke depan sebagai upaya mendongkrak layanan kesehatan nasional.
Program ini juga termasuk distribusi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke rumah sakit umum daerah.
Namun, di sektor kesehatan, gedung baru dan peralatan canggih cuma bagian dari solusi. Pada akhirnya, kualitas perawatan ditentukan bukan hanya oleh teknologi, tapi juga oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang bisa mengoperasikan dan memanfaatkannya secara maksimal.
Sumber daya manusia
Program quick-win kesehatan saat ini mencakup 66 rumah sakit daerah di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Fasilitas 32 rumah sakit ditingkatkan di 2025, dan sisanya 34 dijadwalkan untuk 2026. Dari segi fisik, pembangunan berjalan relatif sesuai rencana. Tapi, ketika bangunan mulai jadi dan alat datang, pertanyaan yang lebih mendasar muncul: siapa yang bakal mengoperasikannya?
Data Kementerian Kesehatan ungkap bahwa 39 dari 66 rumah sakit target masih kekurangan tujuh spesialis dasar dan pendukung yang dibutuhkan untuk rumah sakit Tipe C.
Kekurangan dokter spesialis dasar di semua rumah sakit target diperkirakan mencapai 217 dokter. Angka ini bahkan belum termasuk kebutuhan spesialis untuk layanan kanker, jantung, stroke, dan uro-nefrologi, yang diperkirakan kekurangan 392 dokter lainnya dari sisi perhitungan.
Secara keseluruhan, total kebutuhan tujuh spesialis dasar di semua rumah sakit target mencapai 1.270 dokter.
RSUD KH Muhammad Thohir jadi contohnya. Berdasarkan laporan kementerian, rumah sakit saat ini punya 13 dokter umum, 76 perawat, dan 52 bidan.
Tapi, cuma ada lima spesialisasi medis yang tersedia: anak, obstetri/ginekologi, bedah, radiologi, dan anestesi. Spesialis jantung, saraf, patologi, dan urologi—yang semuanya diperlukan buat memenuhi target layanan kesehatan tingkat lanjut—masih belum ada.
Rencana buat memenuhi kebutuhan tambahan spesialis dijadwalkan lewat jalur rekrutmen PNS, program pendayagunaan dokter spesialis (PGDS), serta penempatan sementara selama periode 2025-2027.
Namun, penempatan ini menghadapi keterbatasan struktural karena penugasannya cuma rata-rata satu sampai dua tahun, gak punya keberlanjutan jangka panjang, dan gak ada kepastian karir. Lebih lagi, sebagian besar spesialis yang ditempatkan di rumah sakit daerah dalam program quick-win adalah non-PNS—campuran rawan antara tenaga BLUD, dokter residen, dan dokter kontrak daerah.
Menanggapi masalah ini, Kemenko PMK pada Maret 2026 mendesak agar spesialis medis di rumah sakit daerah yang ditingkatkan direkrut utamanya sebagai PNS penuh, bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Tujuannya buat memberikan stabilitas karir yang lebih kuat sambil bikin penempatan daerah lebih menarik.
Namun, sementara proses ini gak bisa terjadi dalam semalam, kebutuhan publik akan layanan kesehatan komprehensif adalah kenyataan mendesak hari ini, bukan janji untuk bertahun-tahun ke depan.
Di luar masalah SDM, tantangan lain yang perlu dicatat adalah: siapa yang bakal nanggung biaya operasional setelah konstruksi selesai?
Kebanyakan daerah sasaran program peningkatan rumah sakit punya pendapatan daerah terbatas dan masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Selama fase operasional awal, rumah sakit yang baru berdiri atau baru ditingkatkan umumnya belum bisa menghasilkan cukup pendapatan buat menutup seluruh biaya layanan merekan.
Lebih lanjut, tarif INA-CBG—mekanisme pembayaran di bawah program JKN—gak selalu sepenuhnya mencerminkan biaya aktual yang dikeluarkan rumah sakit daerah. Kesenjangan ini paling terasa oleh fasilitas yang baru aja memperluas kapasitas layanan dan masih beradaptasi dengan penyesuaian operasional.
Situasi ini berpotensi menyebabkan tekanan fiskal parah pada pemerintah daerah. Meski rumah sakit mungkin melihat jumlah pasien tinggi, pendapatannya masih bisa kurang buat menutup semua biaya.
Di saat yang sama, ruang fiskal daerah seringkali terlalu sempit buat menambal defisit. Dalam skenario terburuk, keterbatasan anggaran ini bisa memicu penurunan kualitas layanan, mengganggu pengadaan obat esensial, dan bikin sangat sulit mempertahankan tenaga medis.
Karena itu, keberhasilan program bukan cuma soal gedung atau alat kesehatan. Koordinasi dalam memastikan anggaran operasional pasca konstruksi juga penting.
Program CKG
Sementara pemerintah membangun infrastruktur, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) nasional terus berjalan, nambah dimensi lain ke lanskap kesehatan daerah.
Di 2025, inisiatif ini menjangkau lebih dari 70 juta peserta. Untuk 2026, targetnya dinaikkan ke lebih dari 130 juta, dengan progress sudah melampaui 30 juta peserta per Mei 2026.
Jauh lebih dari sekadar cek rutin, peran program CKG bergeser dari deteksi dini sederhana menjadi gerbang vital untuk pengobatan dan evaluasi medis lanjutan bagi warga yang sebelumnya gak sadar kondisi kesehatan mereka.
Pergeseran ini, menurut catatan Kemenkes, langsung meningkatkan beban pasien di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas rujukan tingkat lanjut. Dengan kata lain, lebih banyak orang sekarang terdiagnosis, dan porsi lebih besar dari mereka selanjutnya membutuhkan rujukan rumah sakit.
Memang, tujuan utama sistem kesehatan modern bukan cuma mengobati yang sudah sakit, tapi mendeteksi masalah kesehatan sedini mungkin supaya bisa dikelola sebelum jadi kondisi lebih parah. Pendekatan preventif lebih efektif dan lebih murah daripada kuratif.
RSUD KH Muhammad Thohir bakal segera menghadapi kenyataan ini dengan gedung baru, fasilitas baru, dan kapasitas baru.
Karena itu, di luar peningkatan, rumah sakit ini juga butuh tenaga kerja terampil dan model tata kelola kesehatan berkelanjutan buat memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Berita terkait: Pemeriksaan kesehatan gratis Indonesia tarik hampir 30 juta orang
Berita terkait: Indonesia, Jepang tingkatkan pelatihan perawat untuk populasi menua
Berita terkait: Indonesia incar AI untuk genjot pencegahan berbasis lab
Penerjemah: Aditya Ramadhan, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026