Argumen-argumen akhir-akhir ini yang mendorong pengakuan internasional terhadap bagian integral Somalia yang disebut Somaliland, didasarkan pada serangkaian asumsi yang patut diteliti lebih cermat. Meskipun para pendukungnya menggambarkan Somaliland sebagai negara yang bersatu, stabil, dan penting secara strategis sehingga layak diakui segera, kenyataan di lapangan menceritakan kisah yang jauh lebih rumit.
Kesalahpahaman pertama dan paling mendasar adalah anggapan bahwa bekas Protektorat Somaliland Britania kini eksis sebagai entitas politik yang koheren. Kenyataannya tidak demikian.
Wilayah yang sempat merdeka pada Juni 1960 itu lenyap ketika secara sukarela bersatu dengan Wilayah Perwalian Somalia untuk membentuk Republik Somalia. Yang lebih penting, batas-batas geografis dan politik yang diklaim oleh administrasi Somaliland saat ini tidak terbebas dari sengketa dan tidak diterima secara seragam oleh populasi di dalamnya.
Selama dua tahun terakhir, wilayah timur Sool, Sanaag, dan sebagian Cayn (yang dikenal sebagai SSC) justru menunjukkan realitas ini. Setelah konflik berkepanjangan dan mobilisasi massa, masyarakat setempat secara mayoritas menolak kekuasaan dari Hargeisa dan membentuk administrasi Somalia Timur Laut, yang kemudian berafiliasi dengan Pemerintah Federal Somalia. Penduduk di daerah ini mempertegas bahwa mereka tidak sepakat dengan proyek separatis Somaliland dan justru mendambakan masa depan di dalam negara federal Somalia, bersama sebagian besar bangsa Somalia. Perkembangan ini saja sudah menggugurkan klaim sentral bahwa Somaliland mewakili komunitas politik yang bersatu dan menjalankan otoritas tanpa sengketa atas wilayah yang diklaimnya.
Di sebelah barat wilayah Somaliland, gerakan politik di Awdal semakin mempertanyakan monopoli Hargeisa atas pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Tuntutan untuk membentuk administrasi regional yang terpisah semakin menguat, mencerminkan keluhan lama mengenai representasi politik, pembangunan ekonomi, dan tata kelola. Dinamika ini menunjukkan bahwa peta politik Somalia barat laut di masa depan jauh lebih cair ketimbang yang diakui para pendukung pengakuan.
Para pendukung pengakuan sering menunjuk pada stabilitas Somaliland. Padahal, stabilitas tidak bisa diukur semata-mata dari keberadaan institusi atau pemilu periodik. Stabilitas sejati membutuhkan inklusivitas politik, legitimasi teritorial, dan konsensus sosial. Tak satu pun dari kondisi ini kini terpenuhi di dalam wilayah Somalia yang disebut Somaliland.
Realitasnya, proyek separatis Somaliland menghadapi oposisi internal yang signifikan. Perbedaan politik, ketegangan berbasis klan, sengketa wilayah, dan visi tata kelola yang bersaing masih belum terselesaikan. Pengakuan internasional mustahil menghapus tantangan-tantangan ini. Sebaliknya, pengakuan itu berisiko memperparahnya dengan mendorong kalkulasi politik yang saling meniadakan di antara komunitas yang sudah merasa tersisih dari proses pengambilan keputusan.
Argumen yang tak kalah bermasalah adalah bahwa pengakuan terhadap Somaliland seharusnya didorong terutama oleh persaingan geopolitik di Laut Merah. Tanduk Afrika jangan sampai berubah menjadi ajang lain di mana sengketa politik lokal dijadikan instrumen rivalitas regional yang lebih luas. Apalagi, upaya membingkai Somaliland sebagai aset strategis dalam persaingan dengan Iran, Houthi, China, atau aktor global lainnya, mengabaikan fakta mendasar: tatanan keamanan yang berkelanjutan tak bisa dibangun di atas sengketa kedaulatan yang tak kunjung terselesaikan.
Sejarah menawarkan banyak contoh di mana kekuatan eksternal mengejar keuntungan jangka pendek, hanya untuk kemudian menyadari bahwa realitas lokal pada akhirnya yang berlaku. Kemitraan yang langgeng lahir dari legitimasi politik dan konsensus regional, bukan dari upaya menyiasati negara yang diakui secara internasional.
Perkembangan terakhir seputar keterlibatan Israel di kawasan ini semakin mengilustrasikan bahaya tersebut. Alih-alih memperkuat kohesi, keterlibatan eksternal malah menimbulkan ketegangan politik baru dan meningkatkan kecemasan di kalangan masyarakat lokal atas isu militarisasi, pengaruh asing, dan arah tata kelola regional.
Asumsi yang menyesatkan bahwa pengakuan asing terhadap bagian Somalia yang bernama Somaliland secara otomatis akan menerjemahkannya menjadi stabilitas, sama sekali tak didukung bukti. Terlebih lagi, pengakuan terhadap Somaliland tidak hanya berdampak pada Somalia sendiri, melainkan membawa implikasi yang jauh melampaui Tanduk Afrika.
Uni Afrika secara konsisten menunjukkan komitmennya melestarikan tapal batas warisan kolonial dan menyelesaikan sengketa melalui dialog. Prinsip ini sangat penting dalam mencegah segudang konflik teritorial di seantero benua. Menciptakan pengecualian tanpa konsensus regional yang luas berisiko membuka kembali perdebatan yang telah puluhan tahun dijinakkan oleh banyak negara Afrika.
Jalan menuju damai dan stabilitas abadi di Somalia, seperti halnya di sebagian besar negara pasca-konflik, bukan terletak pada fragmentasi, melainkan pada rekonsiliasi, dialog, dan penyelesaian konstitusional di antara sesama warga Somalia. Sejumlah kemajuan signifikan sudah dicapai melalui institusi federal, perluasan partisipasi politik, dan tata kelola berbasis lokal. Meskipun tantangan masih ada, tantangan-tantangan ini sebaiknya diatasi melalui proses politik internal yang inklusif, bukan dengan hasil jebolan eksternal yang dipaksakan sesuai dengan hukum internasional.
Pemerintah Somalia tetap bertekad pada dialog, rekonsiliasi, dan proses konstitusional yang memberi ruang bagi semua komunitas Somalia untuk ikut membentuk masa depan negerinya. Perdamaian yang langgeng dan stabilitas global, dan khususnya di Tanduk Afrika pada masa yang penuh tantangan dalam sejarah manusia ini, akan diwujudkan bukan melalui fragmentasi, melainkan melalui solusi politik inklusif yang memperkuat kerja sama, legitimasi, dan persatuan nasional.
Pandangan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak se-lotnya mencerminkan sikap redaksi Al Jazeera.