Santa Cruz, Bolivia – Sebuah konflik politik yang kian memanas tengah mengancam stabilitas sosial di Bolivia.
Baru enam bulan setelah administrasi baru memerintah, Presiden Rodrigo Paz kini dihadapkan pada gelombang demonstrasi, blokade jalan raya, serta tekanan yang semakin besar agar ia mengundurkan diri.
Meskipun pemerintah berhasil meredakan sebagian perselisihan dengan mengakomodasi tuntutan tertentu—termasuk mencabut undang-undang pertanahan dan memberikan bonus finansial bagi guru, serta mempercepat kompensasi untuk kendaraan yang rusak—kelompok-kelompok pribumi dari dataran tinggi memutuskan memaksakan protes hingga batas akhir dengan memblokade jalan-jalan utama, dalam upaya memaksa presiden turun dari jabatannya.
Mulai 6 Mei, ratusan demonstran mulai mendirikan barikade yang sejak itu mengepung Kota La Paz, pusat pemerintahan, dengan rata-rata 20 blokade aktif setiap harinya. Mereka juga berhasil mengamankan dukungan dari organisasi-organisasi lain yang secara historis menekan proses pengambilan keputusan pemerintah, termasuk Serikat Pekerja Bolivia.
“Tuntutan kami adalah presiden turun tahta karena ketidakmampuannya menyelesaikan masalah struktural negara; ia membuat kita terombang-ambing… ia menggadaikan bangsa. Masa depan seperti apa yang menanti anak dan cucu kita?” ujar Mario Argollo, pemimpin serikat Central Obrera Boliviana, kepada wartawan.
Kota-kota Andean seperti La Paz dan El Alto—dua pusat urban terpadat di negara itu yang saling berdampingan—kini mengalami kekurangan pangan, penangguhan kegiatan sekolah, serta gangguan pada transportasi publik, ketika ratusan demonstran memblokade jalan-jalan.
Meskipun banyak warga yang terdampak protes menuntut respons yang lebih tegas terhadap para demonstran demi memulihkan ketertiban, pemerintah sejauh ini menolak untuk mengumumkan keadaan darurat.
Banyak analis menganggap bahwa di balik perbedaan motivasi sosial kelompok-kelompok yang berunjuk rasa terdapat persoalan yang jauh lebih serius: naiknya rasa tidak puas di antara kalangan pribumi dan kelas pekerja.
‘Pergeseran politik dan strategis’
Rodrigo Paz adalah senator sentris yang kendati memiliki karier politik panjang, ia bukanlah figur terkenal di tingkat nasional dan berhasil mempromosikan dirinya sebagai kandidat “baru”. Ia menjadi presiden Bolivia yang demisioner setelah era Partai Movimiento al Socialismo (MAS), yang selama hampir 20 tahun memerintah dengan kemenangan elektoral rekor serta mayoritas di kongres. Karena manajemen tata kelola yang buruk dan korupsi, MAS meninggalkan Bolivia dalam krisis ekonomi yang dalam dan hanya meraih tiga persen suara pada pemilihan 2025.
Selama kampanye, Paz mengadopsi wacana moderat-sentris dan naik ke kekuasaan sebagian besar berkat pemilih mantan MAS.
Sekarang, enam bulan menjabat, para pemilih itu bukan sekadar kecewa, melainkan juga merasa dikucilkan dari pemerintahan karena Paz tidak menunjuk pejabat pribumi atau kelas pekerja ke dalam kabinet atau posisi kunci dalam administrasi.
Kelompok-kelompok ini selanjutnya menganggap bahwa administrasi kini berpihak pada elit bisnis dan memerintah demi kepentingan mereka.
Beberapa kebijakan Paz yang menambah kekecewaan meliputi Penghapusan pajak harta masyarakat kaya, penokohan anggota elit bisnis ke kabinetnya, pengesahan undang-undang yang menguntungkan sektor agrobisnis—seperti penggunaan merupakan, serta penjajaran bukan hanya secara akrhni. Berikut harus ditingkat Pejabat juga telah mengeklaim bahwa aksi-aksi demonstrasi ini didanai dari hasil penyelundubah narkoba, padahal tidak ada bukti yang diajukan untuk mendukung tuduhan-tuduhan tersebut.
"Perjuangan kita adalah melawan kekuatan-kekuatan yang menerima uang dari narkoba dan memakai alat-alat terorisme untuk merebut kekuasaan dengan cara kekerasan," kata juru bicara presiden, Jose Luis Galvez, dalam sebuah konferensi pers.
Morales, jauh dari menghadapi tuduhan-tuduhan itu secara langsung, mengritisi sebuah pemerintah yang menurutnya "melindungpemiilik usaha, kalangan bankir, dan elit agroindustri sementara rakyat biasa kembali mengantre, terlilit utang, dan menanggung kelaparan."
"Tidak ada pidato yang akan menghapus kenyataan itu," tulisnya di media sosial X.
Masyarakat berbaris menolak pengunjuk rasa yang memblokir akses ke kota La Paz, Bolivia, Rabu, 20 Mei 2026 [Dokumentasi: Juan Karita/AP Photo]
Meningkatnya kekerasan
Dalam beberapa hari terakhir, kekerasan telah mengntensif di La Paz yang dimotori oleh koonvergensi beberapa barisan massa damai di kantor-kantor pemerintah dimana para penambang yang dipersenjatai dinamit dan bahan peledak bentrok dengan aparat kepolisian. Media lokal juga melaporkan serangan terhadap institusi publik dan penyerbuan terhadap warga sipil. Menruyt sumber resmi, lebih dari 120 orang ditahan selama aksi ricuh di hari Senin tersebut, sementara sedikitnya 11 laporan mengenai korband terjatu cedera berasalu.
Baignm an permerintah an konli t memilija sik dan sedi psi kogn itu nj i dan nd vi si sangsi re sp e ko ng roqop saya rev kwili ka legl kan il deliki teprag dan ya legl pi il k liptres itu nyang ol insin . o pr"nt for ridgi ik nt rev s ograsi "diki ar dit," tunktifusi ang dijabupi kitr Me ka saju ukat . apup on qnj ire my,".
Sal te nalkmre k rop kil .
Presidenf ir epal sang ks jues L c ri kr tes dirs yangal urolu kips ir