Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pembangunan flyover dan underpass adalah solusi utama untuk mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan kereta api, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan kereta.
“Kementerian PU punya pengalaman mengelola perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover dan underpass,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Kamis.
Beliau menyebut beberapa proyek yang sudah selesai, seperti Flyover Kretek sepanjang 788,5 meter yang dibangun tahun 2017, Flyover Kesambi 446,5 meter di tahun yang sama, dan Flyover Klonengan 760 meter di Jawa Tengah.
Kementerian juga membangun Flyover Dermoleng sepanjang 617,5 meter pada 2017 dan Underpass Karangsawah 850 meter yang selesai di 2018, guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas. Pembangunan infrastruktur serupa berlanjut dengan Flyover Patih Galung sepanjang 882,5 meter yang dibangun tahun 2022, sebagai bagian dari upaya mengurangi perpotongan langsung antara kendaraan dan kereta api.
Menurut Diana, proyek-proyek ini menunjukan bahwa pengelolaan perlintasan sebidang bisa disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan konstruksi tiap daerah. Meskipun pendekatannya berbeda, prinsip intinya tetap sama, yaitu meminimalkan titik risiko antara lalu lintas jalan dan operasi kereta guna meningkatkan keselamatan dan menjamin kelancaran mobilitas publik.
Namun, percepatan pengelolaan pelintasan sebidang masih terkendala masalah pembebasan lahan yang melibatkan masyarakat, PT KAI, dan pemda. Ketersediaan lahan sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Untuk mempercepat proses ini, perlu ada inventarisasi kebutuhan dan ketersedian lahan untuk pembangunan perlintasan oleh kementerian/lembaga terkait, PT KAI, dan pemda. Selain itu, penyusunan regulasi dalam kewenangan masing-masing instansi dianggap krusial untuk menyederhanakan proses pengadaan lahan.
Diana menekankan bahwa keseidian lahan adalah faktor penting, karena pembangunan tidak bisa maju efektif tanpa lahan yang dibutuhkan, apapun perhitungan perencanaannya. Beliau menambahkan bahwa mengelola perlintasan sebidang adalah agenda keselamatah yang perlu kerja sama semua pihak.
Ke depan, strategi pengelolaan akan menekankan tiga aspek utama: memprioritaskan intervensi sesuai tingkat risiko, menyederhanakan administrasi pembebasan lahan, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
Berdasarkan data Kementerian PU, ada 4.242 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan 184 lokasi di bawah jalan nasional yang perlu perhatian terus-menerus. Dari 184 perlintasan di jalan nasional itu, 48 sudah teratasi melalui pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi.
Pemerintah masih perlu mengelola 136 pelintasan di tujuh provinsi, masing-masing dengan persyaratah berbeda, yang membutuhkan anggaran hingga Rp30 triliun.
Berita terkait: …