Saat WIRED bertanya kepada Favorito apakah—meskipun berbagai audit dan investigasi yang tidak menemukan bukti kecurangan—ia masih percaya bahwa pemilu 2020 direkayasa menggunakan kode QR, Favorito menjawab: “Saya rasa itu sangat mungkin terjadi.”
RUU Georgia tidak menjelaskan sistem apa yang harus menggantikan kode QR, tetapi menetapkan tenggat 1 Juli 2026 untuk menghentikan penggunaan kode tersebut. Upaya mendemonisasi kode QR mendapatkan dorongan tambahan ketika pada Maret 2025 Trump menandatangani perintah eksekutif yang mendesak Komisi Bantuan Pemilu untuk menyetujui aturan baru yang melarang penghitungan suara melalui kode QR di sebagian besar wilayah nasional. Komisi tersebut tidak menanggapi permintaan komentar.
Sejak itu, para legislator di Georgia berkali-kali gagal menerapkan sistem pengganti kode QR atau memperbarui sistem pemilu. Akibatnya, dengan hanya enam bulan menjelang pemilu paruh waktu, para direktur pemilu di berbagai kabupaten di seluruh negara bagian berada dalam ketidakpastian, tidak tahu bagaimana melanjutkan atau apakah aturan baru akan diberlakukan.
Ketika ditanya bagaimana surat suara akan dihitung dalam pemilu paruh waktu, Anne Dover, direktur pemilu di Cherokee County, mengatakan kepada WIRED: “Sayangnya, kami tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini.”
Beberapa pihak meyakini Gubernur Brian Kemp akan memanggil kembali legislatif untuk sidang khusus yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Kemp menolak berkomentar, dan juru bicaranya, Carter Chapman, merujuk WIRED pada pernyataan yang dibuat Kemp pada awal April setelah legislatif berakhir tanpa sistem baru, di mana kantornya menyatakan bahwa mereka sedang mengerjakannya.
Brad Raffensperger, sekretaris negara bagian Georgia, juga menolak mengomentari bagaimana situasi ini akan diperbaiki, tetapi juru bicaranya, Michon Lindstrom, mengatakan kantornya memiliki “keyakinan penuh pada pejabat pemilu kami bahwa mereka akan mampu menyelenggarakan pemilu yang sukses.”
Bulan lalu, kantor Raffensperger mengusulkan solusi sementara yang akan menggunakan kode QR untuk menghitung suara pada malam pemilu guna memberikan hasil instan, tetapi teknologi pemindaian pengenal karakter optik kemudian akan digunakan pada surat suara untuk penghitungan resmi—meskipun para ahli mengatakan metode ini bisa ilegal.
Hukum Georgia memang mengizinkan penggunaan surat suara kertas yang ditandai tangan dalam keadaan darurat, seperti pemadaman listrik, tetapi itu bukan sistem yang dirancang untuk digunakan oleh seluruh populasi pemilih.
Namun bagi Favorito, solusinya sederhana: Hilangkan mesin pemilih sepenuhnya. “Penghitungan tangan yang dicatat secara terbuka sehingga Anda bisa yakin tidak ada kecurangan,” katanya.
Ia juga menepis bukti yang menunjukkan bahwa penghitungan mesin tidak hanya lebih cepat namun juga lebih akurat dan murah. Ketika ditanya siapa yang akan melakukan tugas menghitung jutaan surat suara, Favorito menyarankan bahwa “relawan dan mahasiswa” bisa digunakan.
Meskipun Favorito bilang sistem penghitungan tangan seperti ini bisa diterapkan tepat waktu untuk pemilu paruh waktu 2026, mereka yang berada di garda depan yang menyelenggarakan pemilu mengatakan itu jelas tidak praktis.
“Penghitungan tangan itu masalah serius,” kata Deidre Holden, direktur pemilu di Paulding County. “Kita butuh individu yang berkomitmet dan paham bahwa apa yang mereka tangani adalah suara seseorang. Bukan hanya selembar kertas yang perlu dihitung. Akan sulit mencari relawan mahasiswa. Kita saja sudah kesulitan mencari petugas pemilu yang berdedikasi, dan mereka dibayar.”
Masalah lain adalah volume luar biasa dari surat suara yang berbeda yang harus dicetak dan dibagikan dengan benar kepada pemilih pada hari pemilu. Dan bagi para pejabat pemilu di Georgia yang sudah kekurangan sumber daya dan tengah berusaha mempersiapkan musim pemilu, kurangnya kejelasan ini sangat membuat frustasi.
“Kami bergantung pada belas kasihan legislator,” kata Dover, direktur pemilu di Cherokee County. “Ini bukan masalah kami untuk diselesaikan. Para lejislator yang menciptakan masalah ini.”