Dengan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, kami akan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan publik yang ditawarkan.
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah saat ini sedang mengembangkan platform untuk sistem Pemerintah berbasis elektronik dengan tujuan memanfaatkan teknologi digital untuk mengubah semua layanan publik, demikian disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
Ia mencatat bahwa Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menyebut platform e-government tersebut “INA Digital,” dan menambahkan bahwa fase pengembangan platform tersebut sudah berlangsung.
“Kami bertujuan untuk mendigitalkan berbagai aspek, termasuk layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, kami akan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan publik yang ditawarkan,” ujar Budi di Jakarta pada hari Kamis.
Menurut Budi, platform INA Digital akan mengintegrasikan sistem digital yang dijalankan oleh semua kementerian, membentuk satu portal nasional.
“Platform ini akan membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dengan lebih mudah melalui smartphone,” katanya sambil memastikan bahwa platform ini akan mulai beroperasi tahun ini.
Berita terkait: Menteri bahas percepatan pengembangan portal nasional
Budi mengatakan bahwa Presiden Widodo telah mendorong ketersediaan platform ini pada bulan Juli untuk mendukung upaya pemerintah dalam merealisasikan rencana identitas digital.
“Pak Presiden telah menuntut agar platform ini dapat beroperasi pada bulan Juli, terutama terkait dengan identitas digital,” ujarnya.
Berdasarkan laporan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ia menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil mendigitalkan total 10 juta kartu identitas.
Ia kemudian berharap bahwa proses digitalisasi identitas ini bisa segera selesai.
“Tunggu saja. Presiden telah menetapkan target. Yang terpenting, kami telah melakukan upaya besar dalam proses digitalisasi ini. Perlu dicatat bahwa transformasi digital tidak dapat dihindari dan diperlukan untuk lebih meningkatkan layanan publik pemerintah,” tutup Budi.
Berita terkait: Kolaborasi kunci dalam menciptakan ekosistem digital inklusif: Menteri
Penerjemah: Fathur R, Tegar Nurfitra
Editor: Jafar M Sidik
Hak Cipta © ANTARA 2024