Jakarta (ANTARA) – Komite Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menyampaikan sikapnya mengenai aksi Israel di Timur Tengah pada forum parlemen internasional Inter-Parliamentary Union (IPU) yang diadakan di Istanbul, Turkiye.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Minggu, Ketua BKSAP, Syahrul Aidi Maazat, menyebutkan bahwa salah satu tindakan Israel yang disoroti adalah serangan terhadap pasukan perdamaian PBB di Lebanon yang menewaskan tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dia menyatakan bahwa tindakan Israel itu “tidak pada tempatnya” karena menyerang pasukan perdamaian.
BKSAP juga mengecam keras operasi militer Israel di Palestina, termasuk serangan udara yang berlanjut di Gaza. Dia lebih lanjut mencatat bahwa pemerintah Israel baru-baru ini mengesahkan undang-undang mengenai hukuman mati bagi warga Palestina.
“Israel telah menjadi parasit bagi kita semua. Mereka merusak tatanan geopolitik dan ekonomi, bahkan mengancam perdamaian dunia. Kami mendesak semua negara bersatu dan menekan Israel untuk mencegah perang dunia ketiga,” kata Maazat.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh, dalam sesi diskusi tentang peran parlemen di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa keterlibatan parlemen merupakan faktor kunci untuk memastikan keefektifan program-program PBB.
“Delegasi Indonesia meyakini bahwa kehadiran PBB di tingkat pemerintah saja tidak akan mencapai potensi penuh tanpa keterlibatan aktif parlemen sebagai lembaga yang membawa mandat langsung dari rakyat,” ujarnya.
Dia juga menekankan perlunya mentransformasi model koordinasi PBB, memperluas keterlibatan melampaui pemerintah eksekutif untuk menyertakan badan-badan legislatif.
Fadlulloh menyoroti praktik penanggulangan bencana Turkiye sebagai contoh pentingnya integrasi antara institusi PBB dan mekanisme legislatif.
Menurutnya, sinergi seperti itu dapat mempercepat pengembangan regulasi darurat dan meningkatkan efektivitas mobilisasi bantuan kemanusiaan.
Dalam konteks ini, BKSAP mendorong PBB untuk lebih aktif memfasilitasi keterlibatan parlemen dalam memperkuat ketahanan bencana di setiap negara.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kolaborasi antara PBB dan parlemen juga harus mencakup isu-isu kemanusiaan, termasuk Gaza.
“Indonesia tidak akan berhenti mendesak PBB untuk mendukung resolusi gencatan senjata permanen dan menyeluruh di Gaza,” tambahnya.
Fadlulloh juga menekankan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif mendorong reformasi PBB menjadi lembaga yang lebih inklusif dan demokratis.
“Indonesia berkomitmen untuk tetap menjadi mitra aktif dalam mereformasi PBB menjadi institusi yang lebih inklusif dan demokratis, serta menghormati peran sentral parlemen nasional dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan global,” jelasnya.
Sidang Umum IPU ke-152 diselenggarakan di Istanbul dari tanggal 15 hingga 19 April 2026.
Sidang tersebut berfokus pada agenda perdamaian global, dengan partisipasi dari berbagai negara, termasuk delegasi BKSAP Indonesia, yang juga menyerukan perlindungan bagi penyandang disabilitas.
Berita terkait: Indonesia says Gaza board role not backing Israel
Penerjemah: Fath Putra Mulya, Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026