Kamis, 16 April 2026 – 21:06 WIB
Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa distribusi motor untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan disesuaikan dengan kebutuhan di tiap wilayah. Daerah terpencil tetap akan diprioritaskan.
"Distribusi sepeda motor akan disesuaikan kebutuhan. Data unit yang sudah berjalan akan dilihat kembali. Pengadaan sepeda motor direncanakan untuk seluruh daerah, terutama daerah terpencil, termasuk Jakarta untuk sekolah di gang-gang sempit," kata Wakil Kepala BGN bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, pengadaan motor ini menggunakan anggaran dari tahun 2025. Tujuannya untuk mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau mobil.
"Proses pengadaan dilakukan sesuai aturan. Jika ada penyimpangan, itu menjadi ranah aparat penegak hukum. Informasi seperti pengadaan alat makan Rp4,7 triliun juga tidak sepenuhnya benar," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memberikan perhatian terhadap pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh BGN.
"Tentu KPK memberikan perhatian soal itu," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (15/4/2026).
Budi menjelaskan, KPK memberikan perhatian karena pengadaan barang dan jasa termasuk area yang rawan korupsi.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, penganggaran motor listrik untuk SPPG masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Klariifikasi ini disampaikan menanggapi video viral motor berlogo BGN di media sosial. Hal ini untuk menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam Program MBG.
“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA. Pembayaran dilakukan dalam dua tahap sesuai PMK 84 Tahun 2025,” tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Dadan menambahkan, hingga batas waktu 20 Maret 2026, penyedia baru menyelesaikan 85,01 persen atau 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. (Ant)