Pada hari Selasa, badan legislatif negara bagian Maine yang dikendalikan oleh Partai Demokrat meloloskan larangan terhadap pusat data besar. Hasil votingnya tidak terlalu ketat. Dewan Perwakilan negara bagian menyetujuinya dengan suara 79-62, dan Senat meloloskannya 21-13—sebagian besar mengikuti garis partai dengan beberapa pengecualian, menurut Wall Street Journal. Tanda tangan Gubernur Janet Mills masih diperlukan sebelum menjadi undang-undang, dan Journal menyebutkan bahwa ia telah menyinyalir ketertarikan untuk menandatangani larangan semacam itu dalam kondisi tertentu.
Larangan ini disahkan meskipun—atau mungkin justru karena—aktivitas pusat data di Maine relatif rendah. Business Insider memetakan kemungkinan pembangunan pusat data dengan melacak permintaan izin untuk generator tertentu, dan Maine tampaknya hanya memiliki dua proyek semacam itu. Namun, permintaan akan pusat data mendorong kenaikan biaya energi rumah tangga, dan situs Electric Choice menempatkan Maine pada peringkat keempat tertinggi untuk harga listrik.
Insider juga mencatat bahwa upaya legislatif serupa telah mandek atau gagal sama sekali di Georgia, Maryland, Michigan, New Hampshire, New York, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Vermont, Virginia, dan Wisconsin. Banyak kota dan negara bagian lain masih mempertimbangkan undang-undang seperti ini.
Larangan di Maine sering digambarkan sebagai larangan untuk pusat data “besar”, tetapi ambang batasnya adalah 20 megawatt, yang sebenarnya cukup rendah, dan secara efektif memblokir pembangunan apa yang biasa dikenal sebagai pusat data AI. Menurut Regional Plan Association, sementara pusat data dulu menggunakan sekitar dua megawatt listrik ketika konsepnya masih baru, pusat data kontemporer rata-rata menggunakan sekitar 40 megawatt.
Rancangan undang-undang Maine memberlakukan moratorium pada konstruksi hingga November 2027, dan juga membentuk sebuah dewan yang bertugas mengevaluasi dampak biaya pusat data terhadap masyarakat Maine.