Rabu, 15 April 2026 – 08:00 WIB
Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, menyatakan bahwa Gedung Putih sudah tidak bertindak independen lagi dalam kebijakan luar negerinya. Menurut dia, Gedung Putih kini seperti telah menjadi ‘perpanjangan’ atau ‘cabang pelaporan’ untuk Israel.
Pernyataan ini disampaikan Aref lewat akun X-nya pada Selasa, 14 April waktu setempat. Hal ini disampaikan sehari setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, memberikan laporan terbaru kepadanya usai perundingan di Islamabad akhir pekan lalu.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat tinggi pemerintahan memberikan ‘laporan harian’ kepada kepala negara lain. Ini adalah masalah penghinaan struktural. Apakah rakyat Amerika sadar bahwa Gedung Putih pada dasarnya telah berubah menjadi ‘cabang pelaporan’ bagi rezim lain?,” tulisnya seperti dikutip dari laman presstv.ir.
Dalam rapat kabinet tanggal 13 April, Netanyahu mengatakan ia telah berbicara dengan Vance, yang memberikan informasi rinci tentang perkembangan terbaru negosiasi dengan Iran. “Seperti yang dilakukan pemerintahan ini setiap hari,” kata Netanyahu.
Berita tentang laporan harian ini memicu kemarahan di berbagai kalangan politik. Banyak pengamat menilai hal ini menunjukkan Israel memegang kendali atas arah kebijakan dalam proses negosiasi antara AS dan Iran untuk mencari penyelesaian permanen atas konflik yang terjadi.
Sebelumnya, AS dan Iran melakukan perundingan di Islamabad pada Sabtu, 12 April waktu setempat. Sayangnya, setelah 21 jam pembicaraan, tidak ada kesepakatan yang dicapai antara kedua negara.
JD Vance, dalam konferensi pers singkat, menyatakan bahwa Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan dengan Iran setelah negosiasi tersebut. Pejabat Iran juga mengatakan bahwa tuntutan yang berlebihan dari pihak Washington menjadi penghambat tercapainya kesepakatan di Pakistan.
Kebuntuan ini, menurut media AS, membuat pemerintahan Trump menghadapi pilihan sulit: memasuki proses diplomatik yang panjang dan rumit, atau kembali pada konflik yang sebelumnya telah mengguncang pasar energi global dan meningkatkan risiko konfrontasi di Selat Hormuz.