Warga kota kecil Festus di Missouri—lokasi proyek pusat data senilai $6 miliar—menyalurkan kegerahan mereka terhadap booming pusat data AI yang dianggap predator melalui kotak suara.
Kota yang hanya berpenduduk 12.000 jiwa itu menggantikan empat anggota dewan kota petahana dalam pemilihan lokal pekan lalu. Setiap perwakilan tersebut sebelumnya menyetujui proyek kontroversial yang akan meratakan 360 hektar lahan untuk pusat data yang dioperasikan perusahaan tak disebutkan namanya.
Kesepakatan itu disetujui anggota dewan kota pada 30 Maret—hanya seminggu sebelum pemilihan—namun warga kota bergerak cepat, termasuk menjalankan kampanye akar rumput yang berhasil menggantikan salah satu petahana dengan seorang advokat lokal yang belum pernah berkontugas di jabatan publik. Warga Festus juga mengajukan petisi recall terhadap wali kota dan anggota dewan yang tersisa, serta gugatan hukum terhadap pemerintah kota dan pengembang proyek atas dugaan transaksi rahasia.
Komunitas di berbagai penjuru negeri kini mulai menolak proyek investasi pusat data berskala masif, termasuk subsidi pusat data tingkat negara bagian dan federal, seiring makin jelasnya dampak lingkungan dan ekonominya. Para advokat berhasil menunda puluhan proyek pada 2025. Menanggapi kekhawatiran komunitas, koalisi raksasa teknologi menandatangani komitmen sukarela Gedung Putih yang tidak mengikat, disebut Janji Perlindungan Pelanggan, yang berkomitmen menyediakan atau membayar seluruh biaya energi terkait proyek AI di masa depan.
Pekan lalu, warga Port Washington di Wisconsin menyetujui referendum pertama sejenisnya yang mewajibkan proyek pusat data skala besar diajukan ke pemungutan suara lokal untuk disetujui. Referendum ini berlaku untuk proyek dengan biaya minimal $10 juta dan yang menerima manfaat pajak.