Senin, 13 April 2026 – 19:08 WIB
Jakarta, VIVA – PT PLN (Persero) mengumumkan rencana untuk menghapuskan 2.139 mesin diesel yang digunakan di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Ribuan mesin itu tersebar di 741 lokasi dan akan diganti dengan pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, 13 Februari 2026.
“PLN juga sudah merencanakan pengurangan konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi PLTD, dengan total sekitar 2.139 mesin diesel,” ujar Darmawan.
Beliau menjelaskan, langkah ini adalah strategi PLN untuk meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan biaya energi. PLTD yang masih bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar harus segera dikurangi. Terlebih, menurut Darmawan, saat ini BBM termasuk energi yang harganya mahal.
“Penggunaan energi yang masih berbasis impor dan mahal, yaitu BBM, harus segera kami kurangi dalam jangka waktu pendek dan menengah,” tambahnya.
Selain itu, penggantian PLTD dengan pembangkit EBT akan mengubah energi kotor berbasis impor menjadi energi bersih yang bersumber lokal. Rencananya, PLTD akan digantikan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan aliran air (sungai atau air terjun) untuk menggerakkan turbin dan generator. “Kalau tidak ada sumber mikrohidro, maka kami akan merancang dan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilengkapi dengan baterai energy storage system (BESS),” kata Darmawan.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan konversi PLTD menjadi PLTS di tengah tingginya harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3) sore, menyampaikan bahwa langkah tersebut diminta untuk segera dihitung dan direalisasikan.
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) atau Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait PLTD tersebut. "Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah PLTD tersebut," kata dia. (Ant)