Nusantara (ANTARA) – Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan tetap jadi prioritas, dengan target penyelesaian pada 2027–2028, kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.
“Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Nusantara terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya pada Minggu.
Proyek ini mencakup beberapa gedung pemerintahan utama, beserta infrastruktur pendukung dan jalan akses.
Di area legislatif, pembangunan akan meliputi empat struktur utama: Gedung Pleno dan gedung perkantoran untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Gedung Pleno akan berfungsi sebagai pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Desainnya sedang dalam tahap penyelesaian dan menunggu persetujuan presiden.
Jalan sepanjang 3,7 kilometer juga sedang disiapkan, dengan pekerjaan land clearing yang telah selesai.
Sementara itu, kompleks yudikatif terbagi dalam dua paket. Paket pertama meliputi gedung Mahkamah Agung (MA), fasilitas pendukung, dan Plaza Keadilan.
Paket kedua mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan sebuah masjid, didukung oleh jaringan jalan internal sepanjang 8 kilometer.
Basuki menegaskan kembali bahwa proyek ini tetap prioritas meski ada efisiensi anggaran yang sedang berjalan.
Ia juga mencatat bahwa pengembangan infrastruktur air terus berlanjut di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara melalui pembangunan bendungan kecil dan kolam retensi, termasuk EC-08 dan TR01.
“Jaringan air minum sedang dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung area inti pemerintahan,” jelasnya.
Berita terkait: Indonesia majukan perpindahan ibu kota dengan 50 staf Wapres di Nusantara
Berita terkait: Indonesia dorong proyek legislatif dan yudikatif Nusantara pada 2026
Penerjemah: M Ghofar, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026