Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Dinilai Terencana Secara Matang

Minggu, 12 April 2026 – 21:14 WIB

Jakarta, VIVA – Seorang akademisi dan Guru Besar STIK-PTIK, Albertus, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang dinilai sudah direncanakan dengan sangat matang.

Albertus menilai kesuksesan operasi ini tak lepas dari kemampuan Korlantas Polri dalam mengerahkan berbagai sumber daya. Ia menegaskan bahwa sumber daya yang dimaksud tidak hanya anggaran, tetapi juga mencakup kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi.

“Apresiasi kita kepada Korlantas karena mampu mengerahkan sumber daya, bukan cuma anggaran, tapi juga manusianya dan teknologinya,” ujar Albertus pada Minggu, 12 April 2026.

Sebagai akademisi di bidang lalu lintas, ia melihat kekuatan utama Operasi Ketupat 2026 ada pada aspek perencanaannya. Menurutnya, perencanaan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan prosedur biasa, tetapi telah menggunakan pendekatan akademik yang lebih ilmiah.

“Perencanaannya tidak sekadar CB, tetapi memakai tools akademik, yaitu pendekatan prediktif dengan analisa yang scientific. Teknologi di era sekarang sangat mendukung hal ini,” jelasnya.

Ia juga menyoroti peran kepemimpinan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, di lapangan. Albertus menyebut peran tersebut sangat penting untuk mengoordinasi berbagai pihak lintas sektor agar rekayasa lalu lintas berjalan optimal.

“Leadership dari Pak Kakorlantas bisa mengorganize berbagai komponen seperti Dishub dan pariwisata, sehingga semuanya berjalan serempak dan hasilnya bagus,” katanya.

Dari sisi evaluasi, Albertus mengungkapkan hasil penelitian bersama Ikatan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia menunjukkan tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi, mencapai 93 persen.

“Artinya, mayoritas pengguna jalan memberi dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, capaian ini mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan (good governance) yang berjalan baik. Biasanya masyarakat cenderung mengeluh, tapi kali ini justru apresiasinya tinggi.

MEMBACA  Mekanisme Penugasan Personel TNI di Kementerian Diatur Secara Ketat

“Hanya sekitar 7 persen yang tidak setuju, dan itu akan kami teliti lebih lanjut,” tambahnya.

Halaman Selanjutnya

Albertus juga menilai tingkat penerimaan yang tinggi ini menjadi indikator kuat bahwa kebijakan serupa dapat diterapkan lagi di masa depan tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Tinggalkan komentar