Kota Gaza, Palestina – Enam bulan setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada 10 Oktober 2025, realitas di lapangan di Jalur Gaza tetap rapuh, berayun antara ketenangan relatif dan eskalasi berulang, tanpa perbaikan nyata dalam kondisi kemanusiaan atau keamanan bagi warga sipil Palestina.
Perjanjian antara Israel dan Hamas itu difasilitasi secara internasional setelah perang dahsyat yang berlangsung dua tahun, mengakibatkan lebih dari 72.000 kematian warga Palestina dan puluhan ribu luka-luka. Perjanjian ini diharapkan menjadi titik balik menuju berakhirnya perang dan dimulainya fase pemulihan bagi populasi Gaza.
Pada intinya, perjanjian menetapkan gencatan senjata segera dan komprehensif, termasuk penghentian semua operasi militer darat dan udara, disertai penarikan bertahap pasukan Israel dari dalam Jalur – khususnya dari daerah berpenduduk – untuk mengurangi kontak langsung dengan warga sipil.
Perjanjian juga mencakup pengaturan kemanusiaan yang diperluas, yang paling menonjol adalah pembukaan rutin pos perbatasan seperti Penyeberangan Rafah; memungkinkan kebebasan bergerak yang lebih besar bagi individu; serta masuknya bantuan yang lebih lancar, termasuk ratusan truk harian yang membawa makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, dengan jaminan bahwa bantuan akan sampai ke semua area Jalur tanpa halangan.
Secara paralel, perjanjian menguraikan kerangka rekonstruksi di bawah pengawasan internasional yang bertujuan merehabilitasi infrastruktur dan perumahan yang hancur, serta pertukaran tahanan dan narapidana secara bertahap, dan pembentukan mekanisme pemantauan internasional untuk mengawasi implementasi ini.
Namun, enam bulan kemudian, data lapangan dan laporan dari organisasi internasional menunjukkan bahwa komitmen-komitmen ini belum terpenuhi sesuai janji.
Tidak ada gencatan senjata penuh yang tercapai, tidak ada penarikan komprehensif yang terjadi, bantuan tetap berada di bawah tingkat yang disepakati, dan pos-pos perbatasan terus beroperasi secara terputus-putus di bawah kondisi keamanan dan politik yang berubah-ubah.
Di tengah fluktuasi perjanjian ini, masyarakat Gaza tetap terjebak dalam ketidakstabilan, di tengah pelanggaran Israel yang berlanjut dan volatilitas harian di semua aspek kehidupan. Hal ini mengubah gencatan senjata dari kerangka stabil untuk mengakhiri perang menjadi gencatan sementara parsial yang digunakan untuk mengelola, bukan menyelesaikan krisis.
Asap dan api membubung menyusul serangan Israel dekat kamp tenda yang menampung warga Palestina yang mengungsi di Deir el-Balah, Jalur Gaza tengah, pada 25 Maret 2026 [Reuters]
Konflik: Setidaknya 700 Tewas Selama ‘Gencatan Senjata’
Selama bulan-bulan perjanjian berlaku, tentara Israel terus melanjutkan serangannya, mempertanyakan kerapuhan gencatan senjata dan peran mediator dalam menegakkan ketentuannya.
Kantor Media Pemerintah Gaza mendokumentasikan lebih dari 2.073 pelanggaran antara Oktober 2025 dan Maret 2026, termasuk serangan udara, tembakan, dan incursi Israel.
Pada minggu-minggu pertama gencatan saja, sekitar 497 pelanggaran tercatat, mengakibatkan 342 kematian warga Palestina, sementara pada Desember, jumlah korban mencapai 379 tewas dan 992 terluka, menurut data Kementerian Kesehatan.
Pada bulan-bulan berikutnya, pelanggaran berlanjut dengan intensitas lebih rendah – namun tidak berhenti. Laporan lapangan secara konsisten mendokumentasikan kematian akibat serangan udara dan tembakan, termasuk serangan dekat sekolah dan area pemukiman.
Pada April tahun ini, total korban tewas sejak dimulainya gencatan senjata telah melebihi 700 warga Palestina, menurut sumber resmi.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki mekanisme penegakan atau pemantauan yang efektif, dan tidak ada penjamin yang mampu memastikan kepatuhan di lapangan. Pada praktiknya, gencatan senjata tidak menghentikan pembunuhan; ia membentuk ulang pembunuhan tersebut menjadi pola yang berintensitas lebih rendah namun terus-menerus.
Kebutuhan Kemanusiaan: Biaya Tinggi, Pasokan Rendah
Periode pasca gencatan senjata Oktober menyaksikan perbaikan relatif dalam masuknya bantuan pangan ke Gaza, namun ini terbatas, rapuh, dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang menumpuk.
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), perjanjian menyerukan masuknya sekitar 600 truk bantuan per hari; namun, pengiriman aktual tetap jauh di bawah ambang ini pada minggu-minggu awal dan terus berfluktuasi sejak saat itu.
Perkiraan PBB menunjukkan bahwa tingkat ini gagal mengkompensasi runtuhnya pasokan yang parah selama perang dua tahun, yang berarti bahwa pasar pangan dan biaya belum stabil.
Laporan dari PBB dan organisasi kemanusiaan juga mencatat bahwa pembatasan ketat pada masuknya pangan menyebabkan runtuhnya ketahanan pangan, malnutrisi luas, dan bahkan kondisi seperti kelaparan selama perang. Dampak ini bertahan setelah gencatan senjata.
Meskipun ada beberapa pengiriman pangan, karena aliran truk yang tidak konsisten dan tantangan distribusi dalam beberapa bulan terakhir, kuantitas masih tetap di bawah kebutuhan minimum, menyebabkan kelangkaan berlanjut dan kenaikan harga yang tajam.
PBB berulang kali menyerukan akses bantuan tanpa halangan, memperingatkan bahwa pembatasan di pos perbatasan dan sistem distribusi menghambat akses bagi orang-orang yang paling rentan.
Perang Iran: Efek Ripple Regional
Dalam beberapa bulan terakhir, situasi kemanusiaan semakin terdampak oleh ketegangan regional terkait perang AS dan Israel terhadap Iran, yang dimulai pada 28 Februari dan berlangsung selama 40 hari hingga gencatan senjata dua minggu diumumkan pada 8 April.
Eskalasi regional mengganggu penyeberangan dan rantai pasokan global melalui penutupan sementara dan pengurangan pergerakan kargo. Sumber resmi menunjukkan bahwa gangguan ini mempengaruhi sebagian implementasi ketentuan gencatan senjata Gaza, seperti masuknya bantuan dan pergerakan melalui pos perbatasan.
Pada tingkat kemanusiaan dan logistik, hanya 4.999 truk bantuan yang masuk ke Gaza dari 23.400 yang direncanakan (kepatuhan 21 persen), sementara hanya 625 orang dari 7.800 yang diizinkan bepergian melalui pos perbatasan (kepatuhan 8 persen).
Aliran bantuan yang berkurang ini menyebabkan harga pangan melonjak karena pasokan terbatas dan biaya transportasi serta logistik yang lebih tinggi, memperdalam kerawanan pangan bagi sebagian besar penduduk Gaza yang terus berjuang untuk bertahan hidup.
Selama perang terhadap Iran, serangan Israel ke Gaza berlanjut. Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat 434 pelanggaran Israel selama periode ini, mengakibatkan 104 kematian dan 341 luka-luka.
Angka-angka ini mencerminkan kegagalan implementasi selama eskalasi regional, menyoroti bagaimana konflik eksternal terus mempengaruhi situasi internal Gaza.
Pos Perbatasan: Menghentikan Bantuan, Perawatan, Pasokan
Pasca gencatan senjata Oktober, Penyeberangan Rafah menjadi salah satu titik pertentangan utama, karena ketentuan perjanjian tentang pembukaan pos perbatasan dan fasilitasi pergerakan tidak sepenuhnya diimplementasikan di lapangan.
Setelah pembukaan sebagian Rafah pada Februari di bawah pengaturan gencatan senjata, pergerakan tetap sangat dibatasi. Meskipun terdapat ketentuan yang menyerukan akses kemanusiaan dan komersial penuh serta rekonstruksi, operasi tetap terbatas dan dikendalikan secara ketat.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan-badan PBB lainnya, hanya beberapa ratus pasien yang berhasil keluar dari Gaza pada minggu-minggu awal, sementara lebih dari 20.000 pasien diperkirakan memerlukan perawatan mendesak di luar Jalur tersebut. Hal ini menyoroti kesenjangan besar antara kebutuhan dan respons yang diberikan.
WHO juga menyatakan bahwa tingkat evakuasi masih jauh di bawah persyaratan minimum, yang berarti proses ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
Kondisi ini mengubah Rafah menjadi sebuah persimpangan yang sangat terbatas dan selektif, dengan daftar medis harus melalui persetujuan keamanan berlapis dan mekanisme prioritas yang rumit. Alhasil, ribuan kasus kritis tertinggal dalam keadaan menunggu di dalam Gaza.
Sementara itu, pembatasan juga meluas ke material rekonstruksi. OCHA melaporkan adanya pelarangan atau pengawasan ketat yang berlanjut terhadap barang-barang "dwigu*na" seperti baja, semen, dan peralatan berat, yang sangat memperlambat upaya pembangunan kembali.
Pengiriman bantuan juga terdampak oleh prosedur inspeksi dan pengalihan rute antar pos penyebrangan, yang mengurangi efisiensi bahkan ketika izin masuk telah diberikan.
Akibatnya, pos-pos penyebrangan, khususnya Rafah, beralih dari gerbang yang semestinya mencerminkan implementasi gencatan senjata, menjadi mekanisme politik dan keamanan yang dikontrol ketat. Hal ini membatasi pergerakan, memperlambat evakuasi medis, dan membekukan proses rekonstruksi.
Seorang anak yang terluka dirawat di Rumah Sakit Nasser, menyusul serangan militer Israel di Khan Younis, Jalur Gaza, pada Jumat, 27 Februari 2026 [Abdel Kareem Hana/AP]
Garis Kuning: Mengonsolidasi Kendali Israel
Di lapangan, tentara Israel tidak menarik diri ke garis depan perang. Sebaliknya, sebuah "Garis Kuning" didirikan sebagai batas pemisah yang membagi Gaza menjadi beberapa zona kendali.
Berdasarkan perkiraan yang menggunakan pemetaan militer dan analisis terkait PBB, Israel mempertahankan kendali efektif atas sekitar 50–55 persen Jalur Gaza, termasuk area luas di Rafah, Khan Younis, dan Gaza utara. Ini berarti penarikan penuh seperti yang diatur dalam perjanjian tidak dilaksanakan.
OCHA dan laporan lapangan menggambarkan garis ini bukan sebagai perbatasan tetap, melainkan sebagai zona penyangga yang bergeser. Terkadang ditandai dengan indikator kuning atau penghalang sementara, dan seringkali tidak jelas di lapangan, sehingga menciptakan ambiguitas berbahaya bagi warga sipil yang kembali ke rumah atau lahan pertanian mereka.
Ambiguitas ini diiringi oleh risiko langsung: laporan PBB dan medis mendokumentasikan puluhan insiden fatal di dekat Garis Kuning pada fase awalnya, termasuk setidaknya 90 kematian dalam periode singkat akibat kedekatan atau upaya penyeberangan, selain ratusan korban luka-luka.
Laporan juga menunjukkan meningkatnya penggunaan drone quadcopter di area tersebut, yang berkontribusi pada pengawasan dan serangan yang semakin membatasi pergerakan warga sipil, khususnya bagi petani dan penduduk yang memeriksa rumah mereka.
Garis Kuning pada dasarnya telah menjadi realitas keamanan, bukan batas politik. Ia mengukuhkan kendali militer, membatasi akses ke area luas, dan menciptakan lingkungan berisiko tinggi dengan korban berjatuhan yang sering terjadi, tanpa perlindungan sipil yang jelas.
Apa Arti Enam Bulan Gencatan Senjata?
Enam bulan yang lalu, puluhan politisi, sebuah Dewan Perdamaian internasional, dan proses yang dimediasi Amerika Serikat membantu mengamankan sebuah gencatan senjata di atas kertas. Namun bagi masyarakat di lapangan di Gaza, situasinya adalah "bukan perang, bukan pula damai".
Intensitas kekerasan memang menurun, namun serangan belum berhenti, sementara stabilisasi politik atau kemanusiaan yang bermakna belum tercapai. Di saat yang sama, tidak ada rekonstruksi komprehensif yang dimulai, kondisi hidup hampir tidak membaik, dan lebih dari dua juta orang terus menghadapi ketidakpastian yang mendalam.
Dalam periode ini, juga terjadi penurunan yang nyata dalam liputan media internasional mengenai Gaza, seiring pergeseran perhatian global ke arah eskalasi AS-Israel vs Iran pada tahun 2026.
Pergeseran ini membentuk ulang prioritas pemberitaan, meski kondisi di dalam Gaza tetap tidak berubah. Para ahli media berpendapat bahwa konflik besar seringkali menggeser liputan atas krisis lainnya, bahkan ketika intensitas krisis tersebut di lapangan tetap sama.
Hingga kini, gencatan senjata belum menghasilkan transformasi yang berkelanjutan dan tetap lebih mendekati gencatan sementara daripada penyelesaian akhir.