Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah berhasil mengambil-alih kembali lebih dari 5 juta hektar lahan hutan dari sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, menurut para pejabat.
Penyerahan secara simbolis dilakukan di Jakarta pada Jumat, dipimpin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang menjabat sebagai wakil ketua komite pengarah Satuan Tugas Paksa Pengembalian Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Aset-aset tersebut diserahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Burhanuddin mengatakan satgas telah mereklamasi 5.888.260,07 hektar lahan hutan dari sektor sawit sejak Februari 2025, dan 10.297,22 hektar dari aktivitas pertambangan.
Dari total luas itu, sebanyak 254.780,12 hektar hutan konservasi telah diserahkan ke Kementerian Keuangan.
Lahan tersebut termasuk 149.198,09 hektar hutan produksi yang ditetapkan untuk konversi di Ketapang, Kalimantan Barat.
Juga mencakup 510,03 hektar dari Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh, dan 105.072 hektar di kawasan hutan Gunung Halimun–Salak di Bogor.
Sebanyak 30.543 hektar lagi akan dialihkan dari Kementerian Keuangan ke dana kekayaan negara Danantara, lalu ke perusahaan BUMN PT Agrinas Palma Nusantara.
Burhanuddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat dalam menangani kejahatan terkait hutan.
Dia memperingatkan bahwa penegakan hukum yang lemah dapat mengakibatkan kerugian pendapatan, aset, dan otoritas negara.
“Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan tepat sasaran akan meningkatkan tata kelola, memulihkan kerugian negara, serta menciptakan iklim berusaha yang lebih sehat yang menguntungkan perekonomian nasional,” ujarnya.
Berita terkait: Indonesia luncurkan reboisasi besar-besaran di Taman Nasional Tesso Nilo
Berita terkait: Indonesia tanam 21 juta mangrove lewat program ketahanan pesisir
Penerjemah: Nadia Putri, Kuntum Khaira
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026