Jumat, 10 April 2026 – 16:40 WIB
Jakarta, VIVA – Kementerian ESDM lewat Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Hendra Gunawan, menyebutkan bahwa di tengah potensi masalah di jalur distribusi energi global, khususnya yang lewat Selat Hormuz, pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari berbagai belahan dunia.
"Selain dari sumber yang melalui Selat Hormuz, kita juga cari dari kawasan lain, seperti Amerika Serikat, Afrika, serta Asia Timur dan Tengah," kata Hendra dalam pernyataannya, Jumat (10/4).
Selain diversifikasi impor, pemerintah juga mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk kurangi ketergantungan pada pasokan luar. Optimalisasi ini termasuk mengalihkan sebagian produksi minyak mentah dari kontraktor (KKKS) untuk kebutuhan di dalam negeri.
"Untuk minyak bumi, hasil dari KKKS dioptimalkan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk bisa alihkan ekspor ke dalam negeri, serta mengoptimalkan sumber daya kita sendiri untuk produksi BBM dan LPG," jelasnya.
Di sisi lain, pengamat energi Komaidi Notonegoro menanggapi kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga BBM meski harga minyak dunia naik. Menurutnya, kebijakan ini bisa dimengerti untuk jaga daya beli masyarakat, tapi dampaknya bagi ketahanan energi nasional perlu diwaspadai.
Dia menghitung, dengan asumsi harga minyak (ICP) dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel, sedangkan harga rata-rata minyak saat ini lebih tinggi, maka ada selisih harga. Perhitungannya menunjukkan, setiap liter BBM mungkin dijual lebih murah sekitar Rp 5.000 sampai Rp 9.000 dari nilai ekonominya.
Dengan volume penjualan Pertamina sekitar 200 ribu kiloliter per hari, maka dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 1,5 sampai 2 triliun per harinya. "Berapa lama Pertamina bisa bertahan dengan arus kas seperti itu? Apalagi mungkin ada utang yang akan jatuh tempo juga," ujarnya. (Ant).