Para anggota legislatif menghapus batasan usia presiden tahun lalu, membuka jalan bagi petahana Ismail Omar Guelleh untuk bertarung lagi.
Ditayangkan Pada 10 Apr 2026
Para pemilih di Djibouti tengah menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih presiden berikutnya, dengan pemimpin petahana Ismail Omar Guelleh diperkirakan akan mudah meraih masa jabatan keenam setelah politisi tahun lalu mencabut batasan usia kepresidenan.
Lebih dari 256.000 pemilih memiliki hak untuk mencoblos dalam pemilihan Jumat ini antara Guelleh (78) dan satu-satunya penantangnya, Mohamed Farah Samatar, pemimpin Pusat Demokrat Bersatu (CDU), partai tanpa kursi di parlemen.
Rekomendasi Cerita
daftar 4 itemakhir daftar
Di balai kota, tempat Guelleh dijadwalkan memilih, hanya segelintir pemilih yang hadir saat pintu dibuka, dengan partisipasi secara umum tetap rendah di jam-jam awal, lapor AFP. Di ibu kota, Kota Djibouti, beberapa tempat pemungutan suara buka terlambat, menurut kantor berita itu.
Kelompok HAM menuduh pihak berwenang melakukan pelanggaran dan menekan kebebasan aktivitas politik. Pemerintah membantah tuduhan tersebut. Dua partai oposisi utama telah memboikot pemilihan sejak 2016.
Tempat pemungutan suara akan ditutup pukul 18.00 waktu setempat (15:00 GMT). Hasil sementara diperkirakan segera setelahnya atau paling lambat Sabtu pagi, menurut otoritas pemilu seperti dilaporkan kantor berita pemerintah.
Beberapa organisasi internasional mengawasi pemungutan suara, termasuk Uni Afrika (AU), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Liga Negara Arab.
Guelleh telah memimpin negara kecil di Tanduk Afrika ini sejak 1999, menggantikan Hassan Gouled Aptidon, presiden pertama negara berpenduduk sekitar satu juta jiwa itu.
Guelleh memenangkan pemilihan kembali pada 2021 dengan 98 persen suara.
Para prajurit mengantre untuk memberikan suara pada 10 April [Luis Tato/AFP]
‘Kami Telah Menjaga Perdamaian’
Meski awalnya tak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu ini karena batas usia, para politisi menghilangkan pembatasan tersebut tahun lalu, membuka jalan memperpanjang kekuasaannya yang telah 27 tahun.
“Pencoretan batasan masa jabatan di Djibouti lebih berkaitan dengan pelestarian kesinambungan rezim di negara yang sangat strategis daripada kompetisi elektoral,” kata Mohamed Husein Gaas dari Raad Peace Research Institute kepada kantor berita Associated Press.
“Meski hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi, aktor eksternal kemungkinan akan mengutamakan stabilitas mengingat peran kritis Djibouti dalam keamanan Laut Merah dan rute perdagangan global, terutama di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah,” ujarnya.
Stabilitas menjadi kunci dalam kampanye pemilihan Guelleh.
“Ingatlah, kita telah berhasil mempertahankan stabilitas negara kita di kawasan yang tidak stabil. Kita telah menjaga perdamaian saat lainya terjerumus dalam kekacauan,” katanya bulan lalu.
Djibouti menjadi tuan rumah pangkalan militer penting bagi Amerika Serikat, Prancis, Tiongkok, dan kekuatan lainnya, menjadikannya reputasi sebagai negara dengan pangkalan militer asing terbanyak. Djibouti juga merupakan pusat pelabuhan penting bagi negara tetangga yang terkurung daratan seperti Etiopia.
Sejak 2023, beberapa kapal komersial yang rusak akibat serangan pejuang Houthi di Yaman berlabuh di sana.