Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) sedang mengoptimalkan instrumen moneter nya, khususnya dengan memperkuat operasi moneter yang pro-pasar, untuk menstabilkan rupiah di tengah ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah yang berlangsung.
“Di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi, stabilitas saat ini menjadi prioritas bagi Bank Indonesia,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam pernyataannya pada Selasa.
Dia menjelaskan bahwa BI beroperasi secara konsisten dan terukur di pasar uang, termasuk pasar spot, domestic non-deliverable forwards (DNDF) di pasar domestik serta non-deliverable forwards (NDF) di pasar luar negeri.
Dia juga menekankan bahwa dampak konflik Timur Tengah bersifat dua arah: kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor dapat berpengaruh positif bagi perekonomian, sehingga menetralkan tekanan pada nilai tukar yang disebabkan oleh eskalsi ini.
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa melemah 70 poin, atau 0,41 persen, menjadi Rp17.105 per US$, dari posisi penutupan sebelumnya Rp16.980 per US$.
Sementara itu, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI juga melemah ke posisi Rp17.092 per US$, dari Rp17.037 per US$.
Menghadapi ketidakpastian global, BI menyatakan akan menyesuaikan instrumen intervensi rupiah dengan mengatur respons terhadap tiga skenario dampak perang: harga minyak global moderat, sedang, dan tinggi.
Upaya ini juga diperkuat dengan menjaga cadangan devisa dan merespons kebijakan suku bunga.
“Kami terus mengoptimalkan kebijakan moneter dengan tiga instrumen intervensi, memastikan cadangan devisa yang memadai, diperkuat oleh kebijakan suku bunga,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo awal Maret lalu.
Bank sentral meyakini bahwa kinerja neraca pembayaran Indonesia perlu terus diperkuat untuk mengurangi dampak perang Timur Tengah.
Berbagai upaya untuk memperkuat kinerja neraca pembayaran juga diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut data terbaru, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$1,27 miliar pada Februari 2026, meningkat dibandingkan surplus US$0,95 miliar pada Januari 2026.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia tetap stabil di US$151,9 miliar pada akhir Februari 2026.
Jumlah ini setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional.