Senin, 6 April 2026 – 19:00 WIB
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menyatakan dukungannya pada langkah pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendorong percepatan aturan wajib biodiesel B50. Langkah ini adalah bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional di tengah perubahan situasi energi global.
Menurut Yulisman, kebijakan wajib B50 ini adalah langkah strategis. Kebijakan ini tidak hanya menjawab tantangan ketergantungan impor BBM, tapi juga jadi bukti nyata pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian pasokan dan harga energi global karena faktor geopolitik.
“Aturan wajib B50 adalah kebijakan yang tepat dan visioner. Di tengah perubahan energi global, Indonesia harus memperkuat dasar energi yang bersumber dari dalam negeri supaya tidak mudah terkena dampak gejolak dari luar,” kata Yulisman dalam pernyataannya, Senin, 6 April 2026.
Dia menjelaskan, dengan menaikkan campuran biodiesel sampai 50 persen, kebutuhan solar fosil nasional akan turun drastis dari sekitar 35–40 juta kiloliter (KL) per tahun jadi kira-kira 17–20 juta KL.
Lebih lanjut, Yulisman menekankan bahwa kebijakan ini akan semakin kuat dengan dukungan peningkatan kapasitas kilang nasional melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek ini berpotensi membawa Indonesia ke kondisi tanpa impor solar dalam skenario terbaik.
“Artinya, kita bukan cuma mengurangi impor, tapi mulai mengubah struktur energi nasional dari yang berbasis impor jadi berbasis produksi dalam negeri,” tegasnya.
Selain itu, dia minta daerah penghasil kelapa sawit seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan daerah lain untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan B50, pangan, industri, sekaligus menjaga kemampuan ekspor nasional.
Yulisman menegaskan, kebijakan B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tapi juga memperkuat ekonomi rakyat. Caranya dengan meningkatkan penyerapan CPO dalam negeri, memperkuat industri pengolahan, dan memberi kepastian pasar buat petani sawit. Kebijakan ini akan terus diawasi agar pelaksanaannya efektif, terukur, dan berkelanjutan.