Jakarta (ANTARA) – Indonesia sedang mempersiapkan sumber daya manusianya untuk mendukung program “Quick Wins” Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menekankan penataan staf yang terkoordinasi dan pengawasan yang lebih kuat demi implementasi yang efektif.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan rapat perencanaan tenaga kerja tingkat menteri telah digelar di kantornya pada Kamis. Tujuannya untuk menyelaraskan kebutuhan staf dengan prioritas nasional.
“Rapat ini penting untuk memastikan optimasi sumber daya manusia bukan hanya administratif, tapi upaya strategis untuk menyediakan personel yang kompeten dan berintegritas,” ujarnya dalam pernyataan pada Jumat.
Dia menjelaskan, perencanaan tenaga kerja untuk program-program tersebut dikelompokkan dalam beberapa klaster. Termasuk Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Kementerian dan lembaga terkait telah diberi tugas untuk menindaklanjuti proyeksi kebutuhan staf setiap klaster guna memastikan kesiapan.
Prabowo berulang kali menekankan bahwa program prioritas harus memberikan manfaat luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Widyantini mengatakan, koordinasi yang kuat antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan itu.
Dia menambahkan, kesuksesan dan keberlanjutan program bergantung pada pendekatan tata kelola yang kolaboratif.
Pendekatan semacam itu akan memastikan semua unsur pemerintah bergerak dalam satu arah melalui perencanaan dan eksekusi yang terintegrasi.
Menteri itu menekankan, kolaborasi haruslah kohesif dan fokus pada hasil bersama, bukan upaya yang terfragmentasi.
Koordinasi yang lebih kuat, katanya, juga dapat mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan implementasi kebijakan.
“Hasil pembangunan harus menjadi tanggung jawab bersama di semua tingkat pemerintahan,” ujarnya.
Widyantini juga menyoroti pentingnya kebijakan sumber daya manusia yang fleksibel dan adaptif untuk merespon kebutuhan program yang terus berkembang.
Dia mencatat, manajemen tenaga kerja harus didukung oleh sistem pemantauan yang kokoh.
Pengawasan yang lebih kuat, menurutnya, dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan kinerja personel yang terlibat dalam program.
Berita terkait: Pemerintah usulkan tambahan Rp89,5 T untuk tingkatkan 60.000 sekolah
Berita terkait: Proyek 66 rumah sakit Prabowo targetkan 22 pembukaan hingga April
Penerjemah: Fianda, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026