Anggota komisi PBB mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel menghalangi upaya mereka untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia pada 7 Oktober dan selama perang antara Israel dan Hamas. Namun, mereka mengatakan bahwa komisi telah membagikan sejumlah besar bukti kepada Pengadilan Pidana Internasional.
“Kami tidak hanya menghadapi kurangnya kerjasama tetapi juga hambatan aktif terhadap upaya kami untuk menerima bukti dari saksi dan korban Israel terkait serangan 7 Oktober,” kata Chris Sidoti, salah satu dari tiga anggota komisi, dalam sebuah briefing untuk diplomat di Jenewa. Komisi ini dibentuk pada tahun 2021 untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Israel dan wilayah Palestina.
Israel telah menuduh komisi tersebut bersikap bias, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan apa yang mereka gambarkan sebagai “badan anti-Israel, antisemitisme.”
Israel tidak mengizinkan komisi untuk mengunjungi Israel dan wilayah Palestina, dan pada Januari ia memerintahkan personel medis Israel yang merawat sandera yang dibebaskan dan korban serangan 7 Oktober untuk tidak bekerja sama dengan panel tersebut, yang dipimpin oleh Navi Pillay, mantan kepala hak asasi manusia PBB.
Ms. Pillay mengatakan bahwa komisi telah menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya, serta oleh pasukan Israel di Gaza. Dia mengatakan bahwa sesuai dengan mandat komisi dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mencari pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, mereka telah membagikan lebih dari 5.000 dokumen, termasuk video dan materi lainnya, kepada I.C.C., yang mengadili individu atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
I.C.C. membuka penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan di Gaza dan Tepi Barat pada Maret 2021, tetapi menghadapi kritik dari beberapa pengacara karena kurangnya kemajuan terlihat menuju penuntutan. Pengadilan tersebut bukan bagian dari sistem PBB.
“Kami menantikan, dan mengharapkan, kemajuan dalam penyelidikan I.C.C. tahun ini,” kata Ms. Pillay.
Komisi mengatakan bahwa mereka telah mulai mengumpulkan bukti digital pada pagi 7 Oktober, dan selama misi ke Mesir dan Turki mereka telah mewawancarai warga Palestina yang dievakuasi dari Gaza untuk perawatan medis dan anggota keluarga mereka.
Komisi ini dijadwalkan untuk melaporkan temuannya tentang konflik Gaza kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada Juni dan kepada Majelis Umum PBB pada Oktober. Namun, mereka telah menerima mandat tambahan dari dewan untuk menyediakan laporan tentang kekerasan oleh pemukim Israel dan pengiriman senjata ke Israel, yang mereka rencanakan untuk disampaikan tahun depan.