Jakarta (ANTARA) – Badan kependudukan Indonesia menyatakan arus mudik balik pasca-libur yang terpusat ke kota-kota besar berisiko mengganggu bonus demografi negara, yang mengungkap ketimpangan struktural mendalam antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Wakil Menteri Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian BKKBN, menjelaskan bahwa arus balik yang lebih kuat dibandingkan arus mudik mencerminkan lebih dari sekadar tren transportasi.
“Kota besar menarik penduduk desa yang mencari pekerjaan dan kemajuan ekonomi, tapi desa kehilangan tenaga kerja mudanya, yang seharusnya menggerakkan pembangunan dan keberlanjutan lokal,” ujarnya pada Senin.
Dia menambahkan bahwa dampaknya meluas hingga di luar ketimpangan ekonomi, mencakup kesenjangan sosial, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah pedesaan.
Bonivasius mengingatkan bahwa tanpa intervensi, bonus demografi bisa berubah menjadi beban, dimana kota menghadapi tekanan infrastruktur sementara daerah pedesaan mengalami penuaan penduduk dan pengangguran yang terus-menerus.
Mengacu pada Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), dia mengatakan indikator ketenagakerjaan menunjukkan kompleksitas tantangan ini. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,73 persen pada 2020 menjadi sekitar 4,85 persen di 2025 menurut BPS, namun kesenjangan tetap ada.
Berita terkait: Indonesia must harness demographic bonus, says minister
Pengangguran perkotaan berkisar 5,6 persen, lebih tinggi dari 3,6 persen di pedesaan. Dari 154 juta angkatan kerja Indonesia, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,59 persen di 2025, sekitar 59,12 persen bekerja di sektor informal.
Peluang kerja formal lebih terkonsentrasi di kota-kota, mendorong migrasi besar-besaran dari desa.
“Indikator lain adalah tenaga kerja terampil bersertifikat masih terkonsentrasi di perkotaan, sehingga pekerja di desa kurang kompetitif,” jelasnya.
Dia juga menyoroti kesenjangan pada produk domestik regional bruto per kapita, dengan Jakarta dan Kalimantan Timur melebihi 300 juta rupiah, sementara banyak provinsi tetap di bawah 60 juta rupiah.
Untuk mengubah arus mudik balik menjadi peluang pembangunan, Bonivasius mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana aksi berbasis PJPK yang fokus pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengelolaan migrasi secara berkelanjutan.
“Desa harus diposisikan bukan hanya sebagai sumber tenaga kerja, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Berita terkait: Indonesia affirms inclusive city commitment at BRICS forum
Penerjemah: Lintang, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026