Selama lebih dari dua pekan terakhir, lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz telah mengalami gangguan. Sejumlah kapal diserang, dan banyak lainnya tertahan di kedua ujung selat, enggan mengambil risiko untuk melintas.
Hal ini tidak hanya berdampak regional tetapi juga global. Selat ini merupakan pintu gerbang utama bagi beberapa negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) ke pasar global. Sekitar 20 persen minyak bumi dunia dan hampir seperlima aliran gas alam cair (LNG) global melewatinya. Oleh karena itu, Selat Hormuz adalah salah satu koridor maritim paling strategis di dunia.
Apa yang terjadi di selat ini merupakan krisis yang luas. Ini perlu ditangani tidak hanya dengan aksi regional tetapi juga global.
Gangguan pada Perdagangan Energi
Setelah Iran mulai memblokir Selat Hormuz, sejumlah perusahaan energi, termasuk Qatar Energy, Shell, Kuwait Petroleum Corporation, dan Bapco, menginvokasi force majeure di seluruh negara GCC. Ini merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah produksi minyak dan gas di kawasan Teluk.
Irak, produsen minyak terbesar keenam di dunia, terpaksa memotong produksi minyak di kawasan kaya minyak Basra sebesar 70 persen, dari 3,3 juta barel per hari (bpd) menjadi 900.000 bpd, karena sebagian besar ekspornya melewati selat tersebut. Pengumuman ekspor 170.000 bpd melalui pipa ke Turki hampir tidak akan membuat perbedaan berarti.
Awal Maret lalu, Arab Saudi, produsen minyak terbesar kedua di dunia, terpaksa menutup kilang Ras Tanura, fasilitas terbesarnya yang memproses 550.000 bpd. Riyadh telah dapat mengalihkan rute produksi minyak lainnya melalui pipa Timur-Barat ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah, menghindari Selat Hormuz. Namun bahkan dengan manuver ini, mereka terpaksa memotong pasokan ke Asia.
UEA juga harus menutup kilang terbesarnya dan mengalihkan minyak melalui jaringan pipa, alih-alih mengekspor melalui Teluk.
Akibat gangguan-gangguan ini, harga minyak melonjak hingga hampir $120 per barel.
Sektor LNG juga menderita sangat parah. Qatar, eksportir LNG terbesar kedua di dunia, terpaksa menghentikan produksi. Produksi gas UEA juga mengalami gangguan. Negara-negara Asia terkena dampak yang keras sebagai akibatnya.
Qatar dan UEA menyumbang 30 persen impor LNG Tiongkok, 53 persen impor India, 72 persen impor Bangladesh, dan 14 persen impor Korea Selatan.
Gangguan-gangguan ini telah menyebabkan guncangan harga di pasar global. Harga grosir gas Inggris telah lebih dari dua kali lipat, sementara harga gas di pasar Belanda naik 24 persen. Harga patokan LNG Asia melonjak hampir 39 persen pada awal Maret.
Melambungnya harga energi pasti akan berdampak negatif pada rumah tangga dan industri di seluruh dunia, mendorong inflasi yang lebih tinggi.
Pelanggaran Potensial terhadap Hukum Internasional
Rezim hukum yang mengatur navigasi melalui selat internasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Menurut Pasal 38, kapal dan pesawat udara memiliki hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Pasal 44 menyatakan bahwa negara pantai tidak boleh menghalangi atau menangguhkan transit.
Meskipun beberapa negara regional, termasuk Iran, bukan pihak dalam UNCLOS, beberapa ketentuan intinya mencerminkan hukum internasional dan mengikat semua negara. Sifat kebiasaan dari kebebasan navigasi melalui selat internasional mendahului UNCLOS dan ditegaskan dalam yurisprudensi internasional.
Dalam kasus Selat Corfu antara Inggris Raya dan Albania (1949), Mahkamah Internasional menetapkan bahwa negara memiliki hak lintas damai melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional antara dua bagian laut lepas, bahkan tanpa rezim perjanjian. Pengadilan menyatakan bahwa selat semacam itu merupakan rute penting komunikasi maritim internasional dan harus tetap terbuka untuk navigasi yang damai.
Bahkan dalam situasi konflik bersenjata, hukum perang laut mengakui pentingnya melindungi navigasi netral melalui jalur air internasional. Manual San Remo 1994 tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Konflik Bersenjata di Laut, yang mencerminkan prinsip-prinsip kebiasaan yang diterima luas, menetapkan bahwa kapal netral dapat terus transit melalui selat internasional yang digunakan untuk navigasi internasional.
Dalam konteks ini, ancaman Iran untuk menghalangi navigasi atau menargetkan kapal komersial di Selat Hormuz dapat melanggar kewajiban internasionalnya dan merupakan tindakan melawan hukum. Draft Artikel tentang Tanggung Jawab Negara untuk Tindakan Melawan Hukum Internasional, yang diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional pada tahun 2001, menyatakan bahwa pelanggaran kewajiban internasional yang dapat diatribusikan kepada suatu negara membawa serta tanggung jawabnya. Negara-negara yang terdampak kemudian dapat meminta penghentian tindakan salah, jaminan tidak berulang, dan reparasi untuk kerugian ekonomi yang disebabkan oleh gangguan terhadap navigasi yang melawan hukum.
Respons yang Mendesak
Komunitas internasional harus menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi navigasi melalui Selat Hormuz, karena gangguan memengaruhi keamanan energi domestik dan stabilitas pasar global. Memastikan pasokan energi, keamanan maritim, dan kebebasan bernavigasi tetaplah tanggung jawab bersama.
Negara-negara Asia, yang paling terdampak oleh penutupannya, harus mengambil sikap tegas. Negara-negara seperti Tiongkok, yang menikmati hubungan dekat dengan Iran, harus memberikan tekanan agar Iran mematuhi hukum internasional.
GCC, untuk bagiannya, memiliki banyak hal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengimbangi biaya. Negara-negara Teluk harus mempercepat upaya untuk mendiversifikasi rute ekspor. Opsi termasuk membangun infrastruktur pipa dalam GCC yang dapat menghindari Selat Hormuz dengan menghubungkan produsen energi langsung ke Laut Arab dan Laut Merah. Ini dapat memberikan katup pengaman vital di masa krisis. Investasi seperti itu akan memperkuat keamanan energi bagi kawasan Teluk dan ekonomi global.
Tanpa menunggu deeskalasi penuh, negara-negara GCC harus mengimplementasikan Visi Dewan Kerja Sama Teluk untuk Keamanan Regional yang diadopsi pada sesi ke-158 yang diadakan di Doha pada Desember 2023. Prioritas harus diberikan pada perlindungan ladang minyak dan gas untuk memastikan pasokan energi global dan keamanan ekonomi regional. Dewan harus membentuk pasukan khusus untuk melindungi infrastruktur energi dan mencegah ancaman terhadap keamanan dan integritas teritorial.
Selat Hormuz lebih dari sekadar titik api regional. Ini adalah arteri utama perdagangan energi global dan bagian inti dari sistem maritim internasional. Setiap upaya untuk menutup atau memiliterisasi selat tersebut berisiko menimbulkan guncangan pasokan energi seketika dan gangguan ekonomi yang lebih luas di pasar global. Hukum internasional mensyaratkan agar navigasi melalui selat internasional tetap terbuka dan tidak terputus.
Menegakkan prinsip ini sangat penting untuk keamanan energi global dan untuk menjaga tatanan maritim berbasis aturan yang mendukung perdagangan internasional. Dalam periode ketegangan geopolitik yang meningkat, menjaga keterbukaan Selat Hormuz adalah suatu keharusan global.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak selalu mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.