Azerbaijan dan Armenia akan menyelesaikan perselisihan “pembersihan etnis” yang berkepanjangan di pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai dari hari Senin, tepat saat ketegangan militer semakin meningkat antara musuh-musuh sejarah tersebut. Para pengacara bersorban dari kedua negara memulai dua minggu pendengaran, bertarung atas penafsiran hukum internasional di Peace Palace berlapis emas dari Pengadilan Internasional. Sementara itu, kedua negara saling menuduh awal bulan ini atas penembakan di sepanjang perbatasan bersama yang rawan konflik, menghilangkan harapan akan kesepakatan perdamaian yang langgeng setelah puluhan tahun pertempuran sporadis. Pertempuran hukum di hadapan ICJ bermula dari September 2021 ketika kedua belah pihak saling mengajukan gugatan satu sama lain dalam waktu seminggu. Kedua belah pihak menuduh satu sama lain melakukan “pembersihan etnis” dan melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD). ICJ, yang memutuskan dalam sengketa antara negara-negara, mengeluarkan perintah darurat pada Desember 2021, meminta kedua pihak untuk mencegah penyebaran kebencian rasial. Namun, meskipun perintah ICJ bersifat mengikat, pengadilan tersebut tidak memiliki mekanisme penegakan dan ketegangan semakin meningkat, mencapai puncaknya dalam serangan kilat Azerbaijan pada bulan September lalu di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Baku merebut kembali Karabakh dalam serangan satu hari, memaksa seluruh populasi etnis Armenia di enklaf tersebut — lebih dari 100.000 orang — melarikan diri ke Armenia. Hanya beberapa minggu setelah itu, Armenia kembali ke ICJ, mendesak pengadilan untuk memerintahkan Azerbaijan untuk menarik pasukannya dari Karabakh dan memungkinkan pengungsi Armenia kembali ke rumah dengan aman. Pada bulan November, pengadilan memerintahkan Azerbaijan untuk memperbolehkan siapa pun yang ingin kembali ke Karabakh melakukannya dengan “cara yang aman, tanpa halangan, dan cepat”. Pendengaran terbaru dalam perselisihan panjang ini dimulai pada hari Senin dan berlangsung hingga 26 April. Mereka berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh kedua pihak terhadap gugatan asli masing-masing yang diajukan pada September 2021. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan bahwa kesepakatan perdamaian komprehensif dapat dicapai setelah serangan tahun lalu di Karabakh. Republik bekas Uni Soviet itu telah berperang dua kali untuk menguasai wilayah pegunungan tersebut — terakhir kali pada tahun 2020 dan pada tahun 1990-an saat pembubaran Uni Soviet — yang telah menelan ribuan nyawa di kedua belah pihak dan menyebabkan ratusan ribu orang melarikan diri. Konflik itu juga telah merenggangkan hubungan antara Rusia dan Armenia bekas Uni Soviet, dengan Yerevan berpendapat bahwa Moskow tidak melakukan cukup untuk membantu ketika mereka diserang. Pada bulan Februari, Armenia resmi bergabung dengan Pengadilan Pidana Internasional (ICC), meskipun Moskow memperingatkan tentang langkah tersebut. Sekarang Armenia diwajibkan untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika beliau menginjakkan kaki di wilayah Armenia berdasarkan surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan untuk pemimpin Rusia tersebut pada Maret 2023.
