Prabowo Berjanja Lakukan Reformasi Menyeluruh pada Lembaga Penegak Hukum

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk mereformasi lembaga penegak hukum, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian (Polri), untuk memperkuat pondasi bangsa dan membangun kepercayaan publik.

Dia mengatakan Indonesia perlu pendekatan transformasi yang lebih holistik, dengan reformasi kelembagaan di semua badan negara yang bertanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan.

“Tujuan saya adalah transformasi nasional. Saya ingin memperbaiki kondisi bangsa secara menyeluruh, termasuk dengan mereformasi institusi penegak hukum,” kata Prabowo dalam sebuah wawancara, menurut pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Minggu.

Presiden menekankan bahwa membina lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas kuat sangat penting bagi kemajuan Indonesia.

“Negara hukum adalah bagian vital dari negara yang kuat dan sukses,” ujarnya.

Dia menyoroti pentingnya kepercayaan dan legitimasi publik, meyakinkan warga bahwa pemerintah tidak akan toleransi terhadap pelanggar hukum, termasuk mereka yang diberi amanat untuk menegakkan hukum.

Prabowo mengakui bahwa beberapa oknum dalam kepolisian mungkin telah menyalahgunakan wewenangnya, mencoreng citra institusi.

Dia menyerukan semua badan penegak hukum untuk melakukan reformasi internal, dan memperingatkan akan mengambil tindakan tegas jika mereka gagal melakukannya.

“Saya akan beri kesempatan dulu pada setiap lembaga untuk melakukan perbaikan diri,” katanya.

Menekankan perlunya pengawasan yang lebih kuat, Prabowo juga mengkritik kinerja militer dalam mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap aktivitas penambangan ilegal.

Dia menambahkan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mempertanggungjawabkan personel keamanan atas pelanggaran. “Kami telah memecat beberapa jenderal bintang tiga dan bintang dua dan menyerahkan mereka ke kejaksaan,” ucapnya.

Berita terkait: Eid Al-Fitr di Istana: Prabowo utamakan rakyat daripada pejabat

Berita terkait: Komnas HAM desak integrasikan HAM di kepolisian