Selama beberapa dekade, dunia memperlakukan arsenal nuklir Israel sebagai rahasia yang canggung—sesuatu yang semua orang ketahui keberadaannya, namun jarang dibahas secara terbuka. Israel tidak pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir, namun para pakar keamanan memahami bahwa negara tersebut memiliki kemampuan nuklir yang signifikan.
Perkiraan dari lembaga seperti Stockholm International Peace Research Institute menyebutkan Israel memiliki sekitar 80 hulu ledak nuklir, beserta sistem peluncuran yang mencakup pesawat dan rudal balistik. Kebijakan yang mengatur arsenal ini dikenal sebagai “opasitas nuklir”.
Israel tidak mengonfirmasi maupun menyangkal keberadaan senjatanya. Dalam praktiknya, ambiguitas ini memungkinkan komunitas internasional menghindari pertanyaan pelik: dalam keadaan apa Israel akan benar-benar menggunakannya?
Pertanyaan itu kini lebih relevan daripada beberapa dekade terakhir, seiring Amerika Serikat dan Israel menjalankan perang berbahaya terhadap Iran. Pada Sabtu lalu, Iran menyerang kota Dimona di Israel yang menjadi lokasi fasilitas nuklir utama, menunjukkan kemampuan mereka untuk membalas serangan terhadap situs nuklirnya sendiri.
Pemikiran strategis Israel lama dibentuk oleh ketakutan akan ancaman eksistensial. Berbeda dengan sebagian besar negara nuklir yang doktrinnya berpusat pada penangkalan atau persaingan dengan kekuatan nuklir lain, narasi keamanan Israel berakar pada keyakinan bahwa negara itu dapat hancur jika perang berbalik secara menentukan. Para pemimpin Israel berulang kali menggambarkan konflik regional—dari perang 1967 dan 1973 hingga konflik kini dengan Iran serta kelompok bersenjata di Gaza dan Lebanon—sebagai perjuangan untuk kelangsungan hidup nasional. Pola pikir itu sangat krusial ketika senjata nuklir terlibat.
Dalam kebanyakan doktrin nuklir, ambang batas penggunaan sengaja ditetapkan sangat tinggi. Senjata nuklir terutama ada untuk mencegah kekuatan nuklir lain. Pemikiran strategis Israel memperkenalkan variabel berbeda: kemungkinan senjata nuklir dipertimbangkan jika negara percaya kelangsungan hidupnya terancam oleh negara non-nuklir.
Literatur strategis lama membahas apa yang sering disebut “Opsi Samson”—gagasan bahwa Israel dapat menggunakan senjata nuklir jika menghadapi kekalahan. Terlepas dari ada tidaknya doktrin formal tersebut, logika di baliknya jelas. Jika suatu negara sungguh percaya eksistensinya terancam, tekanan untuk eskalasi dramatis menjadi jauh lebih besar.
Kekhawatiran itu semakin signifikan bila dilihat dari postur regional Israel saat ini. Israel terlibat dalam jaringan konflik dan konfrontasi yang meluas di Timur Tengah—dari Gaza hingga Lebanon, Suriah, dan Iran. Kemungkinan perang meletus di berbagai front bukan lagi teori.
Dalam skenario seperti itu, para pemimpin Israel mungkin memandang diri mereka bukan hanya berperang secara konvensional, tetapi menghadapi koalisi regional. Semakin suatu negara menafsirkan perangnya sebagai eksistensial, semakin rendah penghalang psikologis untuk eskalasi ekstrem. Inilah alasan doktrin nuklir di kebanyakan negara dibatasi kerangka strategis kaku dan pengawasan internasional.
Namun, arsenal nuklir Israel hampir seluruhnya berada di luar regulasi internasional. Israel bukan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, dan fasilitas nuklirnya tidak tunduk pada rezim inspeksi yang mengatur sebagian besar negara lain.
Ini menciptakan situasi langka dalam keamanan global: negara bersenjata nuklir yang kemampuan dan doktrinnya sebagian besar tersembunyi dari pengawasan internasional. Sementara dunia selama beberapa dekade fokus mencegah proliferasi nuklir di wilayah lain di Timur Tengah, satu-satunya arsenal nuklir yang ada di kawasan itu sebagian besar tetap tak terdebarkan.
Peristiwa terkini di Gaza juga memunculkan pertanyaan sulit tentang ambang batas eskalasi. Sejak Oktober 2023, kampanye militer Israel di Gaza telah mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina tewas dan kehancuran hampir total sebagian besar infrastruktur teritorial tersebut. Seluruh permukiman rata dengan tanah. Rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sipil berulang kali diserang. Skala kehancuran membuat banyak organisasi hak asasi manusia dan ahli hukum menggambarkan kampanye ini sebagai genosida.
Intensitas pemboman luar biasa. Beberapa analis militer memperkirakan daya ledak yang dijatuhkan di Gaza pada tahap awal perang saja setara dengan beberapa kali kekuatan bom atom Hiroshima.
Perbandingan ini bukan menyetarakan senjata nuklir dan konvensional. Kehancuran akibat ledakan nuklir akan jauh lebih besar. Namun ini mengungkap sesuatu yang penting tentang skala kekuatan yang bersedia dikerahkan pemimpin Israel ketika mereka percaya keamanan nasional dipertaruhkan. Jika suatu negara bersedia melancarkan kehancuran dahsyat melalui cara konvensional, muncul pertanyaan tak nyaman: berapa ambang batasnya jika mereka percaya sedang kalah dalam perang?
Faktor lain yang jarang dibahas dalam debat strategis adalah iklim politik di dalam Israel sendiri. Pemerintah Israel saat ini kerap digambarkan sebagai yang paling keras dalam sejarah negara itu, dengan menteri yang terbuka mengadvokasi posisi ekstrem terkait Palestina dan musuh regional.
Di saat bersamaan, masyarakat Israel mengalami pergeseran politik signifikan dalam tahun-tahun terakhir, dengan dukungan yang tumbuh untuk kebijakan yang lebih nasionalis dan termiliterisasi. Hal ini membuat ambang batas apa yang dapat dianggap sebagai “ancaman eksistensial” semakin rendah.
Semua ini harus mengkhawatirkan negara-negara nuklir lain dan lembaga internasional yang bertugas mencegah Armagedon nuklir. Dan dalam konteks perang AS-Israel yang berlangsung dengan Iran, ini harus mendorong mereka untuk bertindak.
Pandangan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak necessarily mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.