Penggunaan skema penahanan psikiatris untuk mengontrol warga di China kembali jadi sorotan. Media pemerintah mengungkap dugaan pelanggaran sistematis di beberapa institusi kesehatan jiwa.
Tapi bagi para penggugat dan aktivis HAM, temuan ini bukan hal baru. Ini cuma konfirmasi dari praktik lama: memakai rumah sakit jiwa untuk membungkam warga yang mengkritik pemerintah atau mencari keadilan.
Pada 3 Februari, The Beijing News melaporkan pelanggaran luas di rumah sakit jiwa di Hubei, seperti penahanan ilegal, diagnosis yang direkayasa, dan penyalahgunaan dana asuransi. Laporan ini termasuk langka karena berasal dari media negara.
Dari wawancara dengan aktivis, kasus-kasus ini bukan insiden terpisah, tapi bagian dari pola yang lebih besar.
Sistem Pengaduan dan Pembatasannya
China punya sistem pengaduan resmi bernama xinfang untuk keluhan terhadap pemerintah. Banyak warga pergi ke Beijing setiap tahun untuk minta campur tangan pemerintah pusat masalah sengketa tanah atau ketidakadilan.
Tapi, sistem ini dinilai lebih sebagai alat penyaringan daripada penyelesaian. Penggugat yang gigih sering dilihat sebagai sumber masalah oleh pemerintah daerah. Banyak yang dicegat sebelum sampai ke kantor pusat. Ada yang dipulangkan, ditahan, atau malah dirawat paksa di rumah sakit jiwa.
Penahanan Tanpa Proses Hukum
Berbeda dengan proses pidana, penahanan di fasilitas psikiatris tidak perlu pengadilan. Orang yang ditahan disana sulit untuk naik banding atau komunikasi dengan luar. Setelah dilabeli gangguan jiwa, sangat sulit untuk membantah status tersebut.